Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengakui bahwa Peraturan Pemerintah (PP) 1 tahun 2014 tentang pelaksanaan kegiatan tambang Minerba mempunyai banyak kelemahan. Selain itu, Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan batubara (Minerba) juga dinilai tak sesuai dengan kondisi pada saat ini.

"Kita tahu PP 1 tahun 2014 ini diterbitkan di ujung satu periode kepemerintahan di mana banyak aspek sebetulnya saat itu dipaksakan. Dan itu berkaitan dengan masa transisi Kontrak Karya (KK) jadi Izin Usaha Pertambangan (IUP), berkaitan bagaimana smelter dibangun, berkaitan dengan luasan pemberian izin, memang memerlukan peninjauan," kata Sudirman dalam Fokus Group Discusion (FGD) Revisi UU Minerba, di kantornya, Jakarta, Selasa (16/3).

Sudirman menegaskan, pada waktu penerbitan payung hukum di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkesan dipaksakan. Apalagi, menurut dia beberapa poin dinilai tak relevan. Akibat peraturan tersebut, Pemerintahan Presiden Joko Widodo menanggung akibatnya sekarang ini.

Maka dari itu, kata Sudirman Pemerintah sekarang ini mencari solusi jalan terbaik buat merevisi payung hukum yang ada.

"Waktunya terus terang. Pada waktu PP disetujui ada keterdesakan. Dan bahwa UU katakan 5 tahun selesai. Tapi ternyata sudah 2014 waktu itu. Kemudian terjadilah solusi kompromi, yaudah PP tafsirkan UU tapi kemudian diperpanjang dan mudah-mudahan 3 tahun selesai," katanya.

Terkait kelemahan Undang-Undang Minerba ini, Sudirman masih harus mendiskusikan dengan beberapa stakeholder lainnya. Dia menjelaskan dengan kewajiban pembangunan smelter buat perusahaan tambang banyak tak menaati Undang-Undang dan turunannya akibat kondisi ekonomi, bukan karena pelanggaran yang disengaja.

"Harga mineral ambruk. Jadi sudah lah waktunya dipaksakan karena usaha pasti merujuk pada UU melanggar tapi juga tidak cukup panjang dikaitkan dengan kondisi pada waktu PP itu diundangkan. Mungkin saya ingin katakan pemerintahan saat ini kita harus terima kenyataan bahwa pada tahun 2017, tidak seluruh smelter akan selesai. Ini fakta lapangan yang bukan karena pembangkangan atau niat untuk melanggar. Dan tugas pemerintah ya cari solusi. Jadi kami berpikir gimana 2017 selesai. Itu pandangan kami. Kita akui 2017 tidak seluruh kewajiban. Selesai dan mari kita cari solusi," ujarnya.

"Kalau ditanya kenapa masih dipakai PP nya, karena itu kan ada insiatif usul revisi PP saat bicara insentif ekonomi. Tapi karena pertimbangan tunggu sampai UU direvisi," tuturnya.