Merdeka.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, telah mengidentifikasi Rp62,3 triliun dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dapat direalokasi guna tangani virus corona. Dana tersebut berasal dari pos belanja perjalanan dinas hingga honor pegawai.

"Ini menyangkut, pertama perjalanan dinas, belanja barang non-operasional, honor-honor, dana yang diblocking serta output cadangan. Kita masukkan ke dalam kategori Rp62,3 triliun. Ini dari APBN, kita belum masuk ke APBD ya," ujar Menteri Sri Mulyani usai Ratas di Jakarta, Jumat (20/3).

Menurut Menteri Sri Mulyani, 3 prioritas yang dimaksud Presiden Jokowi untuk jadi fokus saat ini, pertama, dukungan sektor kesehatan. Termasuk penanganan kesehatan dan fasilitas rumah sakit di pusat dan daerah yang menyangkut covid-19.

Kedua, pemerintah menyiapkan perlindungan sosial kepada masyarakat, terutama masyarakat bawah. "Dalam bentuk jaring pengaman sosial, yang masih terus kita develope."

Ketiga, dukungan pada dunia usaha berupa insentif berupa keringanan pembayaran cicilan. "Agar mereka tetap bisa melalui masa sulit ini, dan ini kami bekerjasama dengan OJK yang akan melakukan relaksasi di dalam pembayaran cicilan," bebernya.

Ada Virus Corona, Jokowi Minta APBN Ubah Fokus ke Kesehatan Hingga Insentif UKM

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan penyebaran pandemi virus corona (COFID-19) membuat pertumbuhan perekonomian dunia diprediksi turun dari 3 persen menjadi 1,5 persen. Tidak hanya itu, dia juga memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ikut alami penurunan.

Maka dari itu, dia memerintahkan untuk kembali memfokuskan ulang dan merealokasi belanja dalam APBN dan APBD. Realokasi tersebut akan difokuskan pada tiga hal. Pertama, bidang kesehatan, terutama pengendalian virus corona. Kedua, jaminan keamanan sosial (social safety net). Terakhir, pemberian insentif ekonomi untuk pelaku usaha UMKM.

"Saya perintahkan semua menteri, juga pemerintah daerah untuk memangkas rencana belanja APBN dan APBD yang tidak prioritas, banyak sekali ini yang tidak prioritas pangkas dulu. Anggaran perjalanan dinas, belanja rapat, pembelian barang yang tidak prioritas saya minta dipangkas," ungkap Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait Kebijakan Moneter dan Fiskal Menghadapi Dampak Ekonomi Pandemi Global Covid-19 melalui video teleconference di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (20/3).

Presiden Jokowi mengatakan program sosial safety net atau bantuan sosial harus memberikan dampak untuk meningkatkan konsumsi, serta peningkatan daya beli masyarakat. Seluruh bantuan harus segera diimplementasikan.

"Ini program bantuan langsung ke masyarakat, baik itu program keluarga harapan, PKH, Kartu Indonesia Sehat KIS, kartu Indonesia pintar, kartu sembako, rastra semua segera diimplementasikan seawal mungkin," kata Presiden Jokowi.

Kemudian, dia juga mengatakan kartu prakerja harus segera dimulai. Hal tersebut, kata dia, untuk memberikan peningkatan perekonomian. "Untuk mengatasi hal yang berkaitan dengan PHK," ungkap Presiden Jokowi.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6