Menteri Sri Mulyani Sebut Surpres dan Draf RUU Omnibus Law Perpajakan Sudah di DPR

Rabu, 5 Februari 2020 12:08 Reporter : Dwi Aditya Putra
Menteri Sri Mulyani Sebut Surpres dan Draf RUU Omnibus Law Perpajakan Sudah di DPR Puan Maharani Bertemu Sri Mulyani. ©2020 Liputan6.com/JohanTallo

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memastikan Surat Presiden (Surpres) dan draf mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan sudah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan demikian, nantinya RUU ini dapat segera dibahas oleh DPR.

"Sudah kami serahkan untuk Omnibus Law Perpajakan. Sesudah konsultasi waktu itu dengan Ibu Ketua DPR (Puan Maharani), dengan fraksi, dan tentu kita mengirimkan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang biasa. Artinya kita kirimkan pada DPR di sekretariat DPR," kata dia di Jakarta, Rabu (5/2).

Sementara itu, untuk RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sendiri masih berada di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Nantinya, dalam minggu ini baru akan diserahkan ke DPR.

"Yang (omnibus law) cipta kerja, tadi Pak Airlangga kan menyampaikan masih dalam minggu ini," kata dia.

1 dari 1 halaman

Draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Setebal 2.000 Halaman

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sudah selesai disusun. Selanjutnya, RUU tersebut akan berproses di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Sudah kita selesaikan, semua jadi akan berproses di DPR," kata Menko Airlangga di Wisma Antara, Jakarta Pusat, Senin (3/2).

Namun, dia belum bisa memastikan waktu naskah Omnibus Law dikirim ke parlemen secara resmi. Politikus Partai Golkar ini memastikan proses pembuatan RUU Omnibus Law tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dalam prosesnya tetap terbuka hanya waktunya diatur.

Saat pembahasan, Menko Airlangga juga melibatkan beberapa kementerian dan berbagai kalangan, termasuk pekerja. Hanya pembahasannya dilakukan di level tertentu.

"Tapi pembahasan dan pembicaraan itu level tertentu," kata Menko Airlangga.

Setelah naskah selesai di pemerintah, draf setebal dua ribu halaman itu akan dibahas oleh DPR. Ada mekanisme rapat dengar pendapat umum (RDPU). Berbagai pihak terkait dapat melakukan inventarisasi masalah untuk meluruskan perundang-undangan.

Dalam prosesnya Menko Airlangga memastikan omnibus law telah melibatkan para akademisi dari perguruan tinggi. Sehingga menghasilkan 170 pasal dan 15 bab. Selesai tahap ini, selanjutnya dilakukan sosialisasi lewat 31 kementerian lembaga dan anggota parlemen sebagai wakil rakyat.

[bim]

Baca juga:
Sandiaga Ajak Oposisi 'Smart' Kritik 5 Program Prioritas Jokowi
DPR Belum Terima Surpres RUU Cipta Lapangan Kerja
Menko Airlangga Klaim Draf RUU Omnibus Law Telah Selesai, Berisi 2.000 Halaman
Pemerintah Akan Gratiskan Pengurusan Sertifikasi Halal dan BPOM
Alasan Buruh Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
DPR Janji Libatkan Buruh dalam Pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
KSPN Soal Omnibus Law: Buruh dan Pengusaha Punya Kepentingan yang Berbeda

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini