Menteri Sri Mulyani Sebut LPI Bermanfaat Optimalkan Aset Negara Demi Rakyat
Merdeka.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Funds memiliki mandat untuk mengoptimalkan dan memelihara aset negara. Menkeu menegaskan, LPI akan memiliki fokus untuk mengoptimalkan dan menarik investasi serta kerja sama dari berbagai pengelola keuangan luar negeri.
"Lembaga pengelola investasi atau Indonesia Investment Authority (INA) yang disebut sebagai SWF di Indonesia melengkapi berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah. INA memiliki mandat untuk mengoptimalkan dan memelihara aset negara," kata menkeu dalam webinar : Peluang Pendanaan SWF Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia, Rabu (3/3).
Menurutnya, banyak aset-aset yang dimiliki negara baik secara langsung maupun melalui kekayaan negara yang dipisahkan seperti BUMN, masih belum selalu optimal di dalam pengelolaannya.
Maka dengan kehadiran LPI diharapkan, pertama, Indonesia akan memiliki kemampuan modal bagi pembangunan tanpa meningkatkan risiko utang. Kedua, Indonesia akan belajar dari cara kerja yang merupakan best practice di seluruh dunia.
Ketiga, meningkatkan valuasi dari aset-aset negara, dan yang keempat tentu meningkatkan kinerja dan manfaat aset itu pada akhirnya bisa dinikmati oleh masyarakat.
Menteri Sri Mulyani: LPI Tingkatkan Daya Tarik Ekonomi Indonesia
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah menggunakan instrumen Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Funds (SWF) guna mengurangi eksposur utang. Selain itu, kehadiran LPI turut memberikan pilihan kepada para investor untuk berinvestasi di Indonesia.
"Ini adalah salah satu upaya kita untuk terus meningkatkan daya tarik ekonomi Indonesia," kata menkeu dalam webinar : Peluang Pendanaan SWF Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia, Rabu (3/3).
Para investor, lanjutnya, kini bisa berinvestasi ke Indonesia melalui berbagai jalur. Mulai dari membeli saham, membeli surat berharga negara, hingga melakukan investasi seperti PMA dan PMDN melalui BKPM.
"Bagi pemerintah kita juga terus mendiversifikasi instrumen investasi ini salah satunya adalah pembentukan LPI. Ini melengkapi kemampuan pemerintah untuk berkolaborasi di dalam penanaman modal dalam bentuk ekuitas atau non utang," jelasnya.
Menurutnya, kemampuan pembiayaan pembangunan APBN tentu memiliki keterbatasan. Apalagi sudah dua tahun berturut-turut APBN menjadi andalan imbas pandemi covid-19. Imbasnya, defisit mencapai di atas 6 persen tahun 2020 dan 5,7 persen tahun 2021.
Sementara kebutuhan untuk pembangunan masih akan terus berjalan, seperti kebutuhan untuk membangun infrastruktur. Baik itu jalan raya, listrik, telekomunikasi, air bersih sanitasi, jalan tol, bahkan bandara.
"Oleh karena itu kita akan menggunakan instrumen di bidang LPI atau Indonesia investment authority sebagai salah satu wadah bagi kolaborasi melanjutkan pembangunan dengan melalui ekuitas atau mengurangi eksposur utang," tegasnya.
Pemerintah saat ini akan terus mendukung momentum pembangunan dan sekaligus memulihkan ekonomi Indonesia. Pembangunan infrastruktur di Indonesia butuh mencapai Rp 6.445 triliun untuk jangka waktu 2020 hingga 2024.
"Namun tentu investasi di bidang infrastruktur yang memiliki karakteristik dimana investasinya sangat panjang, dengan tingkat risiko yang relatif tinggi dan tentu dengan biaya kapital yang besar membutuhkan suatu komitmen kerja sama sangat kuat dari pemerintah," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terungkap, Ini Hasil Pertemuan Sri Mulyani dengan Puan Maharani
Sri Mulyani menyebut, pertemuan dirinya dengan Puan Maharani untuk melakukan konsultasi terkait pergantian anggota Dewas Lembaga Pengelola Investasi (LPI).
Baca SelengkapnyaAturan Baru: Sri Mulyani Izinkan WNA Tanpa NPWP Ikut Lelang Diselenggarakan Negara
Ketentuan tersebut merupakan bagian dari relaksasi pemerintah untuk warga asing yang diatur dalam PMK 122 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Ingatkan Perjalanan Indonesia Jadi Negara Maju Tidak Mudah, Ini Alasannya
Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
6 Debitur LPEI Terindikasi Korupsi Rp3 Triliun, Jaksa Agung Beri Peringatan Begini
Enam debitur LPEI tersebut merupakan perusahaan ekspor yang dilaporkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Baca SelengkapnyaKejagung Bakal Periksa Pejabat LPEI Terkait Dugaan Fraud Rp2,5 Triliun Empat Perusahaan
Pemeriksaan pejabat LPEI karena bertanggung jawab dalam proses peminjaman dana kepada empat perusahaan tersebut.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Pede Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen di 2024
Proyeksi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu didorong oleh penyelenggaraan pemilu secara serentak 2024.
Baca SelengkapnyaMengenal Tugas KPU dan Wewenangnya, Perlu Diketahui
Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKetua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada
Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.
Baca SelengkapnyaKarir Bergengsi Sri Mulyani Selain Jadi Menteri Keuangan
Posisi Sri Mulyani di kancah internasional itu juga turut berdampak positif terhadap reputasi perekonomian Indonesia.
Baca Selengkapnya