Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan urbanisasi menjadi salah satu isu utama yang dihadapi pemerintah dalam rangka mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Di Indonesia, urbanisasi tumbuh relatif lebih cepat dibandingkan negara-negara Asia lain, bahkan jika dibandingkan dengan China dan India.

Akan tetapi, tingginya angka urbanisasi tersebut tidak membawa dampak yang baik terhadap perekonomian. Padahal, bila dikelola dengan tepat, urbanisasi dapat mendorong konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi dan dampak lanjutannya yang akan menopang pertumbuhan ekonomi.

"Saya sampaikan bahwa urbanisasi apabila dia dikelola secara baik dia akan memberikan dampak ekonomi yang sangat tinggi seperti di China akan bisa menaikkan 3 sampai lebih dari 9 persen, di India 7 persen. Namun di Indonesia selama ini hanya 4 persen dari income GDP per kapita. Jadi ada yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan urbanisasi di Indonesia," kata Ani, sapaan Menteri Sri Mulyani, dalam sebuah acara di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (19/12).

Menteri Sri Mulyani mengatakan, pada 2045, diperkirakan lebih dari 40 persen populasi akan tinggal di daerah urban atau perkotaan di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah perlu mengelola dengan baik tingkat urbanisasi tersebut.

Ani menjelaskan, jika dikelola dengan baik, urbanisasi akan menghasilkan banyak inovasi baru. Hal tersebut berangkat dari berkumpulnya masyarakat yang heterogen dalam satu area yang jika didukung oleh fasilitas-fasilitas yang baik maka akan memunculkan hal-hal baru yang baik dan akan berpengaruh dalam kegiatan ekonomi di perkotaan.

"Semua negara di dunia bisa meningkat dari low income menjadi middle income dan high income biasanya melalui proses urbanisasi yang baik," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, dengan adanya sebuah inklusi urbanisasi, masyarakat bisa menikmati jasa atau yang disebut pelayanan sama dan merata di seluruh pelosok kota tanpa membedakan daerah miskin dan daerah kaya.

"Dan sustainable adalah agar masyarakat yang tinggal di perkotaan bisa mendapatkan satu lingkungan tinggal di mana kualitas air, kualitas udara dan kualitas pengelolaan sampah itu bisa dilakukan dengan baik sehingga manusia bisa hidup secara sehat."

Akan tetapi, pada kenyataannya, saat ini perpindahan dari desa ke kota tidak membawa dampak positif. Sebab, pelaku urbanisasi ini menempati kawasan yang tidak memadai.

"Jadi kita melihat bahwa di Indonesia publik atau populasi pindah dari desa ke kota tidak mendapatkan lingkungan yang lebih baik dan produktif itu karena tadi infrastruktur dasar dan investasi di bidang perumahan dan manajemen pengelolaan sampah yang kurang."

Kendati demikian, pemerintah juga harus mengantisipasi potensi ketidakseimbangan yang disebabkan oleh urbanisasi dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk setiap kenaikan 1 persen penduduk perkotaannya, Indonesia hanya memperoleh pertumbuhan PDB per kapita sebesar 4 persen.

Hal ini disebabkan oleh kemacetan, polusi dan risiko bencana akibat tidak memadainya investasi infrastruktur. Hal ini menyebabkan Indonesia tidak bisa menuai keuntungan penuh dari urbanisasi.

"Mengelola urbanisasi yang tepat menyangkut upaya bukan saja untuk mengakomodasi urbanisasi melalui pembangunan fasilitas dasar seperti perumahan, pendidikan, kesehatan dan air bersih namun juga upaya untuk memberdayakan pendatang melalui pendidikan dan pelatihan, penyediaan kemudahan berusaha dan penciptaan lapangan kerja."

Lebih jauh, Ani menjelaskan bahwa pengelolaan urbanisasi tidak dapat lepas dari upaya pemerintah dalam membangun daerah pinggiran. Mengingat pembangunan daerah pinggiran diharapkan akan berdampak pada penciptaan sentra-sentra ekonomi baru yang akan membantu pemerataan sumber daya manusia serta sumber-sumber daya pembangunan lainnya.

"Pembangunan wilayah perkotaan baru di daerah pinggiran ini perlu pula berpedoman pada local wisdom di mana unsur keunikan sumber daya alam dan budaya daerah dipertahankan dalam rangka menciptakan daya tarik bagi pengembangan daerah tersebut sebagai sentra ekonomi baru."

Berangkat dari pemikiran tersebut, kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperoleh manfaat optimal dari urbanisasi di Indonesia antara lain memprioritaskan isu urbanisasi dalam agenda pembangunan nasional, memperkuat koordinasi antara kementerian terkait, pemerintah daerah dan masyarakat mengurangi ketidakseimbangan antardaerah, meningkatkan kapasitas manajerial pemerintah daerah dan melanjutkan reformasi kebijakan untuk memperbaiki iklim investasi di bidang infrastruktur.