Menteri Sri Mulyani Perkirakan Omnibus Law Buat Penerimaan Pajak Hilang Rp86 T

Rabu, 5 Februari 2020 12:36 Reporter : Dwi Aditya Putra
Menteri Sri Mulyani Perkirakan Omnibus Law Buat Penerimaan Pajak Hilang Rp86 T Puan Maharani Bertemu Sri Mulyani. ©2020 Liputan6.com/JohanTallo

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut bahwa adanya omnibus law perpajakan akan berpotensi mengurangi pendapatan negara. Dia memperkirakan, dengan adanya insentif omnibus law tersebut penerimaan pajak kehilangan Rp86 triliun.

"Kami sudah hitung impact langsung, kalau tax dikurangi ada Rp85 triliun sampai Rp86 triliun pendapatan yang tidak akan masuk," kata dia dalam acara diskusi di Jakarta, Rabu (5/2).

Meski penerimaan menurun, namun pemerintah akan mendapat timbal balik berupa peningkatan basis pajak (tax base). Apalagi setelah pelaksanaan program pengampunan pajak (tax amnesty), pemerintah memiliki data basis pajak yang cukup baik.

"Ada indikasi Indonesia sebenarnya sudah ada tax base yang dilakukan. Ada (data pajak) after tax amnesty dan informasi exchange. Tapi kita tidak akan buat lingkungan dan orang-orang khawatir, mereka bayar pajak sesuai pendapatan," jelas dia.

1 dari 1 halaman

Pajak Turun Dipastikan Tak Ganggu Defisit

Di samping itu, Bendahara negara ini juga percaya meski pendapatan negara turun, defisit anggaran bisa dijaga oleh pemerintah. Di mana, pemerintah sendiri menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 1,76 persen di 2020.

Sementara, untuk menjaga defisit tersebut strategi pemerintah adalah menjaga belanja agar tetap dilakukan secara hati-hati. Anggaran yang sifatnya social safety net kepada masyarakat akan tetap dijalankan demi menjaga konsumsi agar pertumbuhan ekonomi terjaga.

"Kita tidak akan disrupsi momentum dalam pertumbuhan yang kita ingin maintain. Kita lihat yang bisa di-maintain dan pengurangan corporate income tax, melebarkan tax base, dan memaksimalkan pengeluaran tanpa shock ekonomi," pungkasnya.

[bim]

Baca juga:
Menteri Sri Mulyani Sebut Surpres dan Draf RUU Omnibus Law Perpajakan Sudah di DPR
Sandiaga Ajak Oposisi 'Smart' Kritik 5 Program Prioritas Jokowi
DPR Belum Terima Surpres RUU Cipta Lapangan Kerja
Menko Airlangga Klaim Draf RUU Omnibus Law Telah Selesai, Berisi 2.000 Halaman
Pemerintah Akan Gratiskan Pengurusan Sertifikasi Halal dan BPOM
Alasan Buruh Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
DPR Janji Libatkan Buruh dalam Pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini