Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut kebijakan pencegahan dan penanganan krisis dilakukan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) menjadi penting di tengah kondisi pandemi Covid-19. Utamanya dalam menyelamatkan kesehatan bank-bank yang terancam sakit.

Pemerintah sendiri telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2020 yang memberi kewenangan tambahan pada LPS untuk penempatan dana di bank. Tujuannya agar menjaga kesehatan bank.

"Semua negara membutuhkan mekanisme untuk menjaga stabilitas. Di saat yang sama kita juga mempersiapkan untuk setiap situasi yang mendadak dan mengharuskan kita untuk menghadapi isu penanganan bank gagal atau resolusi bank," kata Menteri Sri Mulyani dalam webinar LPS, Rabu (16/9).

Dia mengatakan, Indonesia memiliki rekam jejak cukup baik dalam resolusi bank gagal ketika melewati krisis ekonomi tahun 1998 serta 2008. Oleh karena itu, pemerintah tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama di tengah krisis ekonomi tahun ini.

"Indonesia berpengalaman di krisis 1998 dan 2008 kita harus menyadari bahwa situasi 2020 berbeda dan ini kenapa beberapa kebijakan kita harus dilanjutkan untuk mengadopsi ini terhadap LPS," tambah Menteri Sri Mulyani.

Skema Penyelamatan Bank LPS

Sebagai informasi saja, LPS sendiri memiliki 4 opsi metode resolusi bank non-sistemik. Metode tersebut adalah pengalihan sebagian atau seluruh aset pada bank penerima (Purchase and Assumption), pengalihan sebagian atau seluruh aset pada bank perantara (Bridge Bank), melakukan penyertaan modal sementara (Bail-out), dan likuidasi.

Sementara dalam PLPS Nomor 3 Tahun 2020, sebagai aturan turunan dari PP Nomor 33 Tahun 2020 LPS kini bisa melaukan penempatan dana bagi bank yang sakir. Di mana ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan yang lebih parah dalam suatu bank yang dapat mengganggu likuiditas dan sistem keuangan yang lebih luas.