Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluncurkan SDG Indonesia One, platform kerja sama pendanaan yang terintegrasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang beriorientasi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) di Indonesia. Peluncuran dilakukan di Gedung Dhanapala, Jakarta, Jumat (5/10).

Pendanaan yang terintegrasi ini berasal dari beragam sumber, antara lain swasta, filantropis, lembaga donor, lembaga keuangan multilateral dan bilateral, perbankan, asuransi, serta investor. Pemerintah melalui Kemenkeu telah memberi mandat kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Badan Usaha Milik Negara di bawah Kemenkeu, untuk membentuk sekaligus mengelola platform tersebut.

Peluncuran SDG Indonesia One dilakukan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani lndrawati. Pada kesempatan tersebut, dilakukan pula penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dan Letter of Intent (LoI) oleh para mitra. Tercatat besar dukungan telah mencapai lebih dari USD 2,3 miliar (sekitar Rp 34,5 triliun) dan diharapkan terus bertambah.

"Tadi baru saja kita melihat penandatanganan kerja sama yang berasal dari berbagai institusi terhadap suatu kesepakatan untuk membangun platform bagi Indonesia yang memiliki komitmen tercapainya SDGs. Ini suatu komitmen yang sangat penting di dunia, namun kita sebagai bangsa Indonesia ikut melakukan itu karena memang seluruh platform atau indikator kesuksesan SDGs begitu sangat relevan dengan RI," ujarnya.

Sosialisasi dan kelanjutan platform ini akan dilakukan juga pada kegiatan Annual Meeting IMF-WB 2018 di Bali. SDG Indonesia One menyediakan sejumlah fasilitas, meliputi fasilitas pengembangan proyek (development facility), fasilitas mitigasi risiko (de-risking facility), fasilitas pembiayaan (financing facility) dan fasilitas investasi (equity fund).

Fasilitas-fasilitas tersebut memungkinkan terciptanya manfaat yang lebih luas bagi Indonesia, seperti mobilisasi dan koordinasi peran mitra Pemerintah, peningkatan akses ke sumber pendanaan dan mengurangi beban fiskal Pemerintah dalam membiayai berbagai proyek yang berorientasi terhadap pencapaian SDGs.

Di sisi lain, mitra Pemerintah akan mendapatkan manfaat seperti memperoleh akses dalam meraih peluang pasar di Indonesia, melakukan mitigasi dan mempercepat pelaksanaan dengan kemitraan strategis bersama PT SMI, mendapat manfaat dari adanya upaya mitigasi risiko dari skema blended finance; dan memperoleh ungkitan (leveraging) dari investasi yang dilakukan sekaligus mendapatkan manfaat sosiaI-ekonomi.

Selain itu, dalam waktu dekat, platform ini juga akan dimanfaatkan untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani rekonstruksi dan rehabilitasi di daerah bencana, seperti Palu, Sigi, Donggala, dan Lombok, bersama dengan para mitra yang secara khusus menaruh perhatian pada upaya-upaya penanganan bencana.

Menkeu menyatakan bahwa Pemerintah terus berusaha mencari cara dalam mengurangi kesenjangan kebutuhan pendanaan untuk pembangunan yang berorientasi terhadap SDGs. Oleh karena itu, pemerintah membentuk platform kerja sama dalam pendanaan yang terintegrasi untuk mendukung pencapaian SDGs di Indonesia.

"Jadi bagi Indonesia, ini seperti mengayuh sampan dua tiga pulau terlewati. Kita mengikuti komitmen internasional, dan paling penting kita melakukan komitmen bangsa Indonesia melalui pembangunan nasional. Pembangunan berkelanjutan di Indonesia adalah suatu yang penting dan dituangkan pada RPJM Indonesia, yang tiap tahun diterjemahkan dalam bentuk RKP," tandasnya.