Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengaku akan bekerja keras mengembalikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke posisi 3 persen pada 2023 mendatang. Hal itu sebagaimana sudah diatur di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020.

"Sampai hari ini kita tetap kerja dengan basiskan Undang-Undang yang ada. Tetap basis tersebut dan diupayakan maksimal agar bisa jalankan Undang-Undang tersebut," ujarnya di Jakarta, Rabu (6/1).

Seperti diketahui, di dalam UU tersebut pemerintah diizinkan memperlebar defisit pada 2020 hingga 6,34 persen dari produk domestik bruto (PDB). Hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menghalau krisis yang terjadi akibat pandemi Covid-19.

Kemudian pada tahun ini defisit juga masih diperbolehkan di atas tiga persen. Kemudian berlanjut di 2022. Lalu pada 2023, defisit APBN harus kembali berada di posisi 3 persen.

"Kita harap dinamika pemulihan ekonomi meningkat sementara penggunaan APBN sangat teliti dan hati hati," katanya.

Strategi Menurunkan Defisit

Bendahara Negara itu menambahkan, untuk memperkecil pelebaran defisit dibutuhkan pemulihan ekonomi. Namun, pemulihan ekonomi tersebut tidak hanya tergantung dari APBN saja, karena tidak akan cukup.

Sehingga dibutuhkan, penopang lain seperti konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor dan impor hingga seluruh kegiatan produksi di semua sektor ekonomi lainnya.

"Instruksi presiden ke K/L dan pemda, bahwa kita harus berupaya keras agar investasi meningkat kembali dan momentum itu ada. Di satu sisi capital inflow terjadi lagi dan kita harap tidak hanya inflow untuk surat berharga atau saham, tapi juga inflow FDI yang kemudian bisa jadi salah satu pendorong ekonomi," jelasnya.