Merdeka.com - Anggota DPD-RI, Sanusi Rahaningmas meminta, pemerintah tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Mengingat kenaikan harga BBM Pertamax beberapa waktu lalu telah menimbulkan dampak yang signifikan di masyarakat.

"Terkait rencana pemerintah yang akan mencabut subsidi buat BBM, saya harap perlu dipertimbangkan," kata Sanusi dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI di Kompleks DPD RI, Jakarta, Kamis (25/8).

Menanggapi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pemerintah tidak akan mencabut subsidi BBM. "Jadi kalau ngomong jangan dicabut subsidinya, wong duitnya Rp 500 triliun tidak dicabut Pak," katanya dalam kesempatan yang sama.

Sebaliknya yang dilakukan pemerintah sekarang mencari alternatif lain agar beban subsidi energi yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak semakin berat. Mengingat saat sebelumnya pemerintah telah meminta DPR untuk menambah anggaran kompensasi dan subsidi energi menjadi Rp 502,4 triliun dari semula hanya Rp 158 triliun.

Kala itu, Menteri Sri Mulyani mengatakan tambahan subsidi diberikan dengan asumsi harga minyak dunia (ICP) USD 100 per barel. Namun sepanjang Januari sampai Juli, harga minyak dunia rata-rata USD 105 per barel.

"Jadi ada beda USD 5 (per barel)," kata dia.

Walaupun selisihnya hanya USD 5, namun nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) terus melemah. Hal ini menyebabkan biaya kompensasi dan subsidi energi yang harus dibayarkan pemerintah ke Pertamina jadi makin bengkak.

Selain harga minyak dunia yang terus meningkat, Menteri Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap volume konsumsi BBM bersubsidi. Pada Juni lalu, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama DPR telah menghitung konsumsi kuota BBM yang akan disubsidi.

Kala itu, diputuskan kuota untuk solar sebesar 15,1 juta kilo liter dengan nilai keekonomian Rp 13.950 per liter. Agar harganya tetap Rp 5.150 di tingkat konsumen, maka pemerintah mensubsidi hingga Rp 8.300 per liter.

Begitu juga dengan Pertalite, volume subsidi yang disepakati 23 juta kilo liter dengan subsidi Rp 6.800 per liter. Sehingga harganya di tingkat konsumen Rp 7.650 per liter.

Menteri Sri Mulyani mengatakan, jika pemerintah tetap harus membayar subsidi dengan jumlah yang sama, maka anggaran yang telah disediakan APBN hanya bisa bertahan sampai bulan Oktober. "Lah kalau ngikutin tren ini, bulan Oktober habis Pak kuota itu. Jadi subsidinya bukan dicabut yang Rp 500 triliun itu, (tapi memang) habis," kata dia.

Dia menambahkan konsumsi Solar bersubsidi per Juli 2022 sudah habis, yakni 15 juta kilo liter. Sedangkan untuk Pertalite sampai akhir Juli sudah menghabiskan 16,84 juta kilo liter.

"Artinya tiap bulan 2,4 juta kilo liter habis. Kalau ini diikutin, akhir September habis Pak untuk Pertalite," pungkasnya.

Pemerintah Rencana Naikkan Harga BBM, Menteri Erick: Tidak Ada Cara Lain

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memberi sinyal adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi baik Pertalite maupun Solar. Namun, dia belum bisa memastikan dengan jelas besaran kenaikan yang akan ditetapkan.

Wacana kenaikan BBM subsidi hadir seiring beban keuangan negara yang semakin berat imbas kenaikan harga minyak dunia.

"Memang tidak ada cara lain yang sedang dipikirkan pemerintah. Tapi ini juga belum menjadi penugasan kepada kami," kata dia dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (24/8).

Penugasan disini merujuk pada ketetapan harga jual Pertalite dan Solar yang mendapat subsidi dan kompensasi dari pemerintah kepada Pertamina selaku BUMN operator. Di mana, harga jual ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai hasil perhitungan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

Menteri Erick turut membandingkan harga jual Pertamax dan bahan bakar sejenis yang dikeluarkan perusahaan lain seperti Shell. Ada perbandingan hampir Rp 5.000 lebih murah untuk harga jual Pertamax.

"Jadi Pertamax pun disubsidi oleh pemerintah, nah ini salah satu menjadi catatan yang cukup menggelitik kalau misalnya kita mengisi bensin pertamax 'Loh Pertamina kok harganya bisa murah?' Sebenarnya itu subsidi. Sama juga kalau kita lihat Pertalite dan juga Solar itu disubsidi cukup luar biasa angkanya," paparnya.

Seperti diketahui, saat ini pemerintah tengah menggodok kebijakan yang akan diambil dalam menangani masalah BBM dan beban subsidi ini. Ada beberapa opsi yang bisa diambil, mulai dari menaikkan harga jual BBM subsidi, hingga kriteria pembatasan penyaluran BBM subsidi di lapangan.

Pemerintah juga tengah menggodok revisi Perpres Nomor 191/2014 untuk mengatur kategori-kategori yang berhak mendapat BBM subsidi. Rencananya, hasil revisi akan terbit pada Agustus 2022 ini.

Menteri Erick melanjutkan, turunnya jumlah alokasi subsidi energi di 2023 menunjukkan pemerintah tidak menghilangkan subsidi. Hanya saja, angka yang digelontorkan lebih rendah dari sebelumnya.

Menurut Menteri Erick, harga minyak dunia yang saat ini berada di sekitar USD 105 per barel mengartikan pemerintah masih memberikan subsidi pada selisih harga tersebut. Artinya, ada tambalan yang dilakukan pemerintah sekitar USD 10 per barel minyak mentah.

"Pemerintah tidak menghilangkan subsidi, pemerintah tetap hadir, yang dilakukan pemerintah adalah pengurangan subsidi. Dari USD 105 menjadi USD 90-an," kata dia.

Kendati begitu, mengenai keputusan kenaikan harga BBM ini, Menteri Erick masih menunggu kepastian yang diputuskan pemerintah. Namun, dia enggan menyebut kapan waktu jelasnya.

"Ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada saat ini. Karena saya terus terang belum ada rapat kelanjutan, nanti mungkin kalau sudah menjadi hal yang menjadi kebijakan pemerintah saya bisa sampaikan," tukasnya.