Menteri Sri Mulyani Bilang Virus Corona Buat Penyusunan Laporan APBN 2019 Tak Mudah
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengakui penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 menjadi terberat dan penuh tantangan. Apalagi laporan tersebut dilaksanakan di dalam masa pandemi Covid-19.
"Pada masa pandemi, pelaksanaan beberapa tahapan sebelum penyampaian RUU P2 APBN TA 2019 kepada DPR, yaitu penyusunan LKPP, pemeriksaan LKPP oleh BPK, dan penyusunan RUU P2 APBN TA 2019, sangat terpengaruh oleh upaya penanganan Pandemi Covid19," kata Menteri Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020, di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Kamis (16/7).
Dalam pelaksanaan tahapan tersebut, Pemerintah sebagai audite dan BPK sebagai auditor mengalami kendala antara lain keterbatasan interaksi fisik, penyampaian dokumen, maupun pengujian lapangan atas data di dalam LKPP Tahun 2019.
Maka dari itu, kata Menteri Sri Mulyani, pemerintah dan BPK melakukan penyesuaian pola kerja, prosedur dan waktu pemeriksaan, dengan tetap menjunjung tinggi profesionalitas. Sehingga kualitas LKPP dan hasil pemeriksaannya tetap terjaga, dan Pemerintah menyampaikan RUU P2 APBN TA 2019 secara tepat waktu kepada DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Aset Negara Usai Revaluasi Menjadi Rp 5.949,9 T
Bendahara Negara ini menambahkan, penyusunan dan pemeriksaan LKPP Tahun 2019 juga menjadi sangat krusial karena BPK telah melakukan pemeriksaan atas hasil penilaian kembali (revaluasi) Barang Milik Negara (BMN) dan dapat meyakini kewajaran pencatatan hasil penilaian kembali BMN yang telah dicantumkan Pemerintah pada LKPP Tahun 2019.
Penilaian kembali BMN menghasilkan peningkatan nilai aset tetap di neraca dari sebelumnya sebesar Rp1.931,1 triliun menjadi sebesar Rp5.949,9 triliun. Peningkatan nilai aset tetap ini secara signifikan berkontribusi dalam meningkatkan nilai aset milik Pemerintah dari sebelumnya sebesar Rp6.325,3 triliun menjadi sebesar Rp10.467,5 triliun.
Selain peningkatan nilai yang signifikan, revaluasi BMN juga berhasil memperbaiki tata kelola dan basis data pencatatan BMN yang tersebar di seluruh Indonesia. Tata kelola dan basis data BMN yang baik, akan sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan mengenai optimalisasi pemanfaatan aset, serta perencanaan belanja pengadaan atau pembangunan aset Pemerintah di masa yang akan datang.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaMenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari
KemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sri Mulyani Siapkan Anggaran Rp11,2 Triliun untuk BLT Pangan Periode Januari-Maret 2024
BLT mitigasi pangan akan disalurkan sebesar Rp200.000 per bulan pada periode Januari, Februari, dan Maret 2024.
Baca SelengkapnyaHormati Pemilu, Bapanas Bakal Hentikan Bantuan Pangan untuk Sementara Waktu
Bapanas hentikan pemberian bantuan pangan sementara dalam rangka menghormati pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMenkes Budi: Kasus Covid-19 di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Tak Mengkhawatirkan
Budi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaSEMENIT PAHAM: Elektabilitas 3 Cawapres Terbaru, Siapa Bikin Untung dan Buntung Capresnya?
Mahfud MD, Gibran Rakabuming dan Muhaimin Iskandar. Kira-kira, siapa ya yang paling tinggi menambah elektabilitas capresnya?
Baca SelengkapnyaKumpulan Komentar Sri Mulyani soal Program Makan Siang Gratis Diusung Prabowo-Gibran
Usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaSerahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaIsu Sri Mulyani Tak Masuk Bursa Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Jawaban Gibran
Sri Mulyani dikabarkan tidak masuk dalam menteri Kabinet Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya