Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Sri Mulyani Beberkan Peran APBN Wujudkan Ketahanan Pangan

Menteri Sri Mulyani Beberkan Peran APBN Wujudkan Ketahanan Pangan Sri Mulyani. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-Ma'ruf tengah berupaya mewujudkan ketahanan pangan di tengah kondisi pandemi Covid-19. Salah satu caranya dengan memperluas wilayah atau membuka lahan tambahan baru, tidak hanya untuk padi tetapi juga untuk perkebunan hortikultura.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan dalam jangka menengah dan panjang, Indonesia juga akan memperkenalkan program food estate sebagai upaya untuk menciptakan ketahanan pangan. Caranya dengan meningkatkan produktivitas di luar pulau Jawa.

Kemudian, investasi pada infrastruktur teknologi digital juga dipersiapkan agar dapat menciptakan aksesibilitas di seluruh wilayah Indonesia hingga ke pelosok negeri. Dengan demikian, produksi dan pasar akan terhubung dengan cara yang lebih efisien.

"Semua ini menjadi bagian dari reformasi struktural yang telah diakomodasi di dalam APBN 2021," tulisnya seperti dikutip dari laman instagramnya @smindrawati, Minggu (11/10).

Sebagai catatan, ada sekitar 32 persen rumah tangga yang terindikasi mengalami kekurangan pangan yang disebabkan oleh terganggunya sistem logistik dan turunnya daya beli. Itu terjadi karena kehilangan penghasilan dan pekerjaan.

Oleh karena itu, pemerintah memperluas bantuan sosial untuk 10 juta penerima manfaat agar mereka dapat memiliki akses keterjangkauan makanan yang stabil. Hal ini telah terakomodasi di dalam APBN 2020.

"Ayo dukung APBN sebagai instrumen fiskal untuk mewujudkan ketahanan pangan di dalam negeri!," seruannya.

Percepat Food Estate, Jokowi Bakal Gunakan Drone Hingga Traktor Apung

Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali meninjau lahan proyek lumbung pangan nasional atau food estate di Kalimantan Tengah. Tahun ini ditargetkan sekitar 30 ribu hektare akan ditanami padi.

"Di Kabupaten Pulang Pisau untuk 2020 kita ingin memulainya 2020, di Kabupaten Pulang Pisau akan dikembangkan 10 ribu hektare di Kabupaten Kapuas akan dikerjakan 20 ribu hektare sehingga totalnya di Provinsi Kalimantan Tengah untuk 2020 adalah 30 ribu hektare," kata Jokowi di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (8/10).

Untuk melakukan percepatan proyek lumbung pangan nasional tersebut, dia akan menggunakan alat-alat modern. Mulai dari pesawat tanpa awak (drone) untuk memupuk areal persawahan lewat udara, hingga traktor apung guna membajak sawah.

"Ini traktor khusus dan dipakai saya tanya tadi '1 hari bisa berapa hektare?' operator traktor bilang 2 hektare ini adalah sebuah kecepatan," ungkap mantan Wali Kota Solo itu.

Lahan tersebut pun rencananya tidak hanya ditanam padi, tetapi nantinya di beberapa sisi akan ditanami jeruk, bawang merah hingga kelapa.

Kemudian, Jokowi juga berencana menggabungkan budidayakan ikan dan itik di lahan tersebut. Dia juga berharap dengan model kombinasi model bisnis tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan para petani.

"Dengan cara-cara ini kita harapkan pendapatan petani akan naik. Ini kombinasi model bisnis seperti ini akan kita coba lebih dulu begitu kita lihat ini bagus, sukses dan bagus, model bisnisnya akan kita copy di tempat-tempat lain per 1000 hektare lahan, akan ada model-model bisnis yang akan kita bangun," tutupnya.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Kondisi Masyarakat Adat hingga Buruh Tani Dianggap Memburuk

10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Kondisi Masyarakat Adat hingga Buruh Tani Dianggap Memburuk

Khususnya agraria, yang tak mencerminkan pemerintahan Jokowi bekerja untuk melindungi

Baca Selengkapnya
Jokowi Kucurkan Bantuan Pangan: Hampir Semua Negara Gagal Panen, Harga Beras Naik

Jokowi Kucurkan Bantuan Pangan: Hampir Semua Negara Gagal Panen, Harga Beras Naik

Jokowi selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Cek Stok Beras di Gudang Bulog Cibitung dan Serahkan Bantuan Pangan

Presiden Jokowi Cek Stok Beras di Gudang Bulog Cibitung dan Serahkan Bantuan Pangan

Presiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Siapkan Anggaran Rp11,2 Triliun untuk BLT Pangan Periode Januari-Maret 2024

Sri Mulyani Siapkan Anggaran Rp11,2 Triliun untuk BLT Pangan Periode Januari-Maret 2024

BLT mitigasi pangan akan disalurkan sebesar Rp200.000 per bulan pada periode Januari, Februari, dan Maret 2024.

Baca Selengkapnya
Di Sulteng, Jokowi Apresiasi Gebrakan Mentan Lakukan Percepatan Tanam Padi

Di Sulteng, Jokowi Apresiasi Gebrakan Mentan Lakukan Percepatan Tanam Padi

Luas hamparan panen di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa seluas 266 hektar.

Baca Selengkapnya
Mentan Amran: Kabar Baik Bagi Petani, Pastikan Menkeu Keluarkan SK Tambahan Pupuk

Mentan Amran: Kabar Baik Bagi Petani, Pastikan Menkeu Keluarkan SK Tambahan Pupuk

Kepastian tersebut diungkapkan Mentan seusai rapat terbatas terkait pangan bersama Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya
Kunjungi Sumbu Kebangsaan IKN, Presiden Jokowi Lakukan Penanaman Pohon Bersama

Kunjungi Sumbu Kebangsaan IKN, Presiden Jokowi Lakukan Penanaman Pohon Bersama

Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke IKN guna meninjau kembali progres pembangunan.

Baca Selengkapnya