Merdeka.com - Menteri BUMN, Rini Soemarno menegaskan jalan tol yang dikelola BUMN tidak mungkin digratiskan. Hal ini menanggapi kebijakan Malaysia yang berencana menggratiskan tarif tol.

Rini menjelaskan, pengelolaan tol yang dilakukan BUMN menggunakan konsep konsesi. Konsesi ini diberikan untuk pengganti biaya investasi yang sudah dilakukan untuk pembangunannya.

"BUMN ini kan tolnya ini terkait dengan investasi, kita kan pinjam uang, ya nggak bisa dong (gratis)," tegas Rini di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/2).

Mengenai apakah setelah masa konsesi habis dan selanjutnya jalan tol bisa digratiskan, Rini lebih mengarahkan hal itu kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Karena jika konsesi habis, aset negara harus dikembalikan ke pemerintah.

"Semuanya regulasinya ada di kementerian PUPR, kami hanya sebagai investor. BUMN itu selalu hanya sebagai investor, yang bertanggung jawab membangun, mendapat konsesi. Dalam aturan semua aturan itu ditentukan oleh Kementerian PUPR," ucap Rini.

Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad berencana menggratiskan beberapa ruas jalan tol di negaranya. Hal ini menjadi salah satu janjinya selama kampanye beberapa waktu lalu.

Jalan tol yang akan digratiskan oleh Mahathir ada empat ruas, yaitu ruas Lebuhraya Damansara Puchong (LDP), ruas Sistem Penyuraian Trafik KL Barat (SPRINT), ruas Lebuhraya Shah Alam (KESAS), dan ruas Terowongan SMART.

Reporter: Ilyas Istianur Praditya

Sumber: Liputan6.com