Menteri PUPR: Rencana Ibu Kota Pindah Muncul Setahun Lalu, Berkonsep Pancasila

Selasa, 30 April 2019 12:51 Reporter : Tim Merdeka
Menteri PUPR: Rencana Ibu Kota Pindah Muncul Setahun Lalu, Berkonsep Pancasila Jokowi naik mrt bersama artis dan disabilitas. ©2019 Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta telah diinisiasi pemerintah sejak satu tahun lalu. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro ditugaskan sebagai pihak pengkaji, sementara Menteri PUPR diberi kewenangan selaku perancang desain.

"Jadi ini bukan ujug-ujug. ini direncanakan setahun yang lalu. Cuman kita silent aja untuk persiapan-persiapan," ujar Menteri Basuki di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (30/4).

Adapun wacana pemindahan ibu kota ini pertama kali disuarakan pada saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden pada Senin kemarin. Berdasarkan hasil kajian Bappenas, ada tiga opsi penentuan lokasi ibu kota baru.

"Pertama, tetap berada di Jakarta. Misalnya di kawasan Monas yang harus dijadikan government area. Kedua, di sekitar Jakarta dengan jarak 60 km. Ketiga di luar jawa. Kemarin pada saat ratas pak Presiden (Jokowi) memutuskan di luar Jawa," terangnya.

Dia pun menyatakan, pemerintah masih belum menentukan titik pasti dimana lokasi ibu kota baru tersebut. "Nah, itu yang belum ada," kata Menteri Basuki.

Berkonsep Pancasila

Pemerintah juga telah menetapkan desain khusus untuk ibu kota negara baru bila seandainya jadi berpindah dari Jakarta. Yakni dengan mengusung konsep Pancasila.

"Kita punya konsep desain, bisa diterapkan dimana saja. Tapi ini baru konsep desain, konsep desain kami Kota Pancasila," ujar di.

Menteri Basuki menambahkan, konsep desain kota baru tersebut masih sebatas ide, dan keputusan pastinya baru akan keluar jika telah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia melalui DPR.

"Selain itu juga harus dilalui beberapa tahapan lainnya, termasuk penetapan di dalam undang-undang. Pasti nanti akan ada undang-undang baru terkait itu," dia menambahkan.

Secara estimasi waktu, Menteri Basuki melanjutkan, pembangunan ibu kota baru menurut rencana akan memakan waktu antara 4 sampai 5 tahun. Sementara terkait pembiayaan, pemerintah juga disebutkannya bakal turut menggandeng pihak lain untuk terlibat sehingga tidak 100 persen mengandalkan anggaran milik negara.

"Enggak APBN murni. Mungkin lewat skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha), mungkin juga swasta masuk. Tidak APBN murni semua. Tidak, tidak mungkin," seru dia.

Sedangkan secara perhitungan ongkos pembangunan, ia menuturkan, total pembiayaan bisa mencapai Rp 466 triliun. "Kalau kemarin dihitung oleh Bappenas itu sekitar 466 triliun. Porsi negara mungkin sekitar Rp 250 triliun," pungkasnya.

Reporter: Maulandy Rizki Bayu

Sumber: Liputan6.com [ian]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini