Menteri PUPR instruksikan belanja infrastruktur berorientasi hasil & manfaat publik

Selasa, 19 Desember 2017 16:13 Reporter : Kethy
Menteri PUPR instruksikan belanja infrastruktur berorientasi hasil & manfaat publik Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat rakor. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan perbaikan kualitas tata kelola APBN tahun 2018. Menurut Menteri Basuki kualitas APBN saat ini harus berorientasi hasil bukan prosedur sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 di Istana Bogor, tanggal 6 Desember 2017 lalu.

Hal itu disampaikan Menteri Basuki saat memberikan sambutan dalam acara rapat koordinasi KemenPUPR dalam rangka persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2018 yang dihadiri oleh sekitar sekitar 1.400 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian PUPR dari seluruh Indonesia. Acara digelar di Gedung Serbaguna, Kementerian PUPR, Senin (18/12/2017) kemarin.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat rakor ©2017 Merdeka.com

Rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari rapat koordinasi sebelumnya yang dihadiri oleh para Kepala Balai, Kepala Satuan kerja, Kepala Unit Layanan Pengadaan dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman terhadap arahan dari Presiden RI Joko Widodo kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait pelaksanaan anggaran tahun 2018.

"Rencana kerja anggaran setiap Ditjen saya baca satu per satu, untuk memastikan program Kementerian PUPR sesuai arahan Presiden. Semaksimal mungkin bisa dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Menteri Basuki. Dalam Rakor tersebut turut hadir sebagai narasumber Jaksa Agung Muda Intelejen Jan Samuel Marinka dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Adi Toegarisman.

Dalam pelaksanaan anggaran, Menteri Basuki menggarisbawahi pentingnya kesiapan mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia barang dan jasa, pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan untuk menjamin mutu pekerjaan. Pada tahapan perencanaan, kesiapan kriteria kesiapan proyek, harga perkiraan sendiri, spesifikasi dan rancangan kontrak sudah siap terlebih dahulu.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat rakor ©2017 Merdeka.com

Menurut Menteri Basuki, dalam tahapan pemilihan penyedia barang dan jasa, Kementerian PUPR telah melakukan penguatan organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP). "Kita ingin menunjukkan bahwa kita beritikad baik untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa (PBJ) lebih transparan dan akuntabel," kata Menteri Basuki. Instruksi untuk menjauhi tindak pidana korupsi juga disampaikan, terlebih anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan nilainya mencapai miliaran rupiah.

Dalam upaya pencegahan korupsi, Menteri PUPR juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri PUPR No 16 tahun 2016 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang harus dilakukan oleh para PPK. Dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan LHKPN, Kementerian PUPR mendapatkan penghargaan dari KPK sebagai Lembaga Dengan Tingkat Kepatuhan LHKPN Terbaik Tahun 2017 yang harus diterima dengan penuh tanggung jawab. Saat ini juga tengah dikembangkan untuk aplikasi e-LHKPN di Kementerian PUPR.

Dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, PPK harus sering turun ke lapangan, bekerja keras, tidak mudah menyerah, menguasai betul spesifikasi pekerjaan, dan inovatif. Tidak boleh meninggalkan wilayah kerjanya tanpa seizin Menteri, terlebih kondisi cuaca ekstrem saat ini yang berpotensi terjadinya bencana sehingga harus siaga.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat rakor ©2017 Merdeka.com

Selain itu, mutu pekerjaan juga harus dijaga. Untuk bisa menjaga mutu salah satunya dengan cara optimalisasi keahlian konsultan supervisi dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah meningkatkan kualitas konsultan supervisi dengan menaikkan besaran billing rate-nya.

Keamanan dan keselamatan kerja (K3) juga harus dilaksanakan, bahkan hingga kebersihan lokasi pekerjaan. Menteri Basuki merujuk pada kontraktor Indonesia yang melaksanakan proyek MRT dengan tertib dalam melaksanakan K3 dikarenakan pengawasan dilakukan oleh pihak Jepang. Hal serupa tentu dapat dilakukan oleh para PPK Kementerian PUPR.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat rakor ©2017 Merdeka.com

Tidak hanya segi konstruksi, tertib administrasi juga dilakukan, salah satunya segera setelah penandatanganan kontrak, paling lambat 5 hari harus segera dilaporkan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Kementerian Keuangan agar dapat direncanakan kebutuhan anggaran untuk pembayarannya. Menyongsong tahun 2018 sebagai tahun politik, Menteri PUPR menyampaikan untuk tidak berpolitik praktis dan tetap fokus bekerja melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. [hhw]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini