Merdeka.com - Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan tidak setuju jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengenakan pajak khusus terhadap mobil murah yang diluncurkan pemerintah. Salah satu alasannya, mobil murah ditujukan kepada rakyat kecil.

"Saya nggak setuju. Pajakin secara progresif mobil-mobil cc tertentu atau orang yang punya mobil kedua, ketiga, itu lebih adil," ujar MS Hidayat di Istana, Kamis (12/9).

Meski tidak setuju, menperin mengaku tidak bisa memaksa Jokowi membatalkan rencana kebijakan tersebut. Dia mempersilakan jika Jokowi tetap berencana memberlakukan pengenaan pajak untuk mobil murah.

"Silakan, tapi yang memiliki ini rakyat kecil yang penghasilannya pas-pasan," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) angkat bicara mengenai kehadiran mobil murah yang merupakan program pemerintah pusat. Dia mengaku tidak setuju dengan kebijakan itu. Bahkan dia menilai kondisi Jakarta kini, dengan jumlah kendaraan yang ada sudah macet di mana-mana.

Jokowi bahkan sudah menyiapkan cara untuk menjegal aturan yang akan memperparah kemacetan di Jakarta tersebut.

"Nanti kita cegat dengan ERP (Electronic Road Pricing). Kemudian akan gunakan aturan genap ganjil. Mencegatnya pakai cara-cara itu, cara lainnya bisa juga menerapkan aturan pajak khusus," kata Jokowi di depan Kantor Kelurahan Johar Baru, Jakarta.

Jokowi khawatir, munculnya kebijakan itu nanti bakal memperparah kondisi Jakarta. "Kita saja yang sekarang pusing dengan kemacetan saat ini," ujar Jokowi lebih lanjut.