Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri KKP soal Nelayan Alami Kemiskinan Ekstrem: Kita Sedang Berjuang

Menteri KKP soal Nelayan Alami Kemiskinan Ekstrem: Kita Sedang Berjuang Nelayan. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono berkomitmen untuk mengentaskan tingkat kemiskinan pada kelompok nelayan yang berada di kawasan terluar negara. Salah satunya dengan menggandeng pelaku industri.

"Kita sedang berjuang. Tentu salah satunya adalah menghadirkan kemudahan, bagaimana industri bisa hadir. Kalau industri hadir, negara akan mendapatkan PNBP," ujar Menteri Trenggono di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (2/8).

Namun, dia melanjutkan, penyerahan uang negara untuk kesejahteraan nelayan tersebut bukan domain Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP harus meminta izin terlebih dahulu ke Kementerian Keuangan.

"Kalau perlu PNBP kita gunakan untuk membantu nelayan-nelayan tradisional di wilayah-wilayah supaya dapat BBM subsidi," kata Menteri Trenggono.

"Tapi sebetulnya ini bukan hanya nelayan tradisional saja. Nelayan industri juga sama, karena bahan bakarnya naik 100 persen," dia menambahkan.

Kemiskinan Ekstrem

Sebelumnya, Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengungkapkan, mayoritas nelayan kecil yang bermukim di wilayah pesisir dan terluar berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem.

Hal itu diperparah dengan sulitnya kelompok tersebut mendapatkan BBM bersubsidi berupa solar sebagai bekal untuk memperoleh hasil perikanan.

"Mayoritas 70 persen tinggal di wilayah pesisir, jadi populasi kemiskinan ekstrem diakibatkan karena beban/ongkos nelayan kecil sangat besar untuk beli BBM," kata Dani beberapa waktu lalu.

Adapun berdasarkan hasil survei yang dilakukan KNTI bersama Koalisi KUSUKA Nelayan pada 2020 dan 2021, ditemukan sebanyak 82,8 persen nelayan kecil tidak memiliki akses terhadap BBM bersubsidi.

Dani menyebut, itu disebabkan lantaran minimnya infrastruktur stasiun pengisian solar atau Solar Pack Dealer Nelayan (SPDN) di kawasan pesisir. Alhasil nelayan kecil terpaksa membeli BBM bersubsidi ke pengecer dengan harga lebih tinggi.

"BBM solar kan Rp 5.100 (per liter). Di pesisir bisa Rp 6-7 ribu, bahkan di daerah terluar bisa Rp 10.000 (per liter)," ucapnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
14.072 Penyelenggara Negara Belum Melaporkan Harta Kekayaan ke KPK

14.072 Penyelenggara Negara Belum Melaporkan Harta Kekayaan ke KPK

Rinciannya, dari 14.072 penyelenggara negara tercatat bidang Eksekutif (pusat dan daerah) sejumlah 9.111 dari total 323.651 WL.

Baca Selengkapnya
Tim Hukum AMIN Tuding Apa yang Disampaikan Menteri di Sidang MK Tak Sesuai Kenyataan

Tim Hukum AMIN Tuding Apa yang Disampaikan Menteri di Sidang MK Tak Sesuai Kenyataan

Menurut Ketua THN Timnas AMIN yang jadi permasalahan adalah anggaran negara digunakan untuk meningkatkan elektabilitas calon tertentu

Baca Selengkapnya
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib

Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib

Aturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.

Baca Selengkapnya
Akal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut

Akal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut

Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.

Baca Selengkapnya
Kemnaker Terima 1.475 Laporan Terkait THR yang Melibatkan 930 Perusahaan

Kemnaker Terima 1.475 Laporan Terkait THR yang Melibatkan 930 Perusahaan

Kementerian Ketenagakerjaan menerima 1.475 pengaduan terkait THR yang diadukan pegawai perusahaan swasta.

Baca Selengkapnya
Menakar Langkah Bupati Dico Turunkan Kemiskinan di Kendal

Menakar Langkah Bupati Dico Turunkan Kemiskinan di Kendal

Relasi kerja dengan industri, merupakan inovasi bertujuan untuk percepatan penanganan pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Kendal

Baca Selengkapnya
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ungkap Merdeka Finansial Bukan Sekedar Impian Bagi Perempuan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ungkap Merdeka Finansial Bukan Sekedar Impian Bagi Perempuan

Menteri Bintang mengatakan perempuan adalah kekuatan bangsa yang akan menentukan pembangunan Indonesia di masa depan.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Obral Insentif Pajak di IKN Nusantara, Penerimaan Negara Bakal Anjlok?

Pemerintah Obral Insentif Pajak di IKN Nusantara, Penerimaan Negara Bakal Anjlok?

Pemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.

Baca Selengkapnya