Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengakui proyek kelistrikan 35.000 Megawatt (MW) tak bisa selesai pada 2019. Menurutnya, proyek Jokowi ini akan selesai di 2024.

"Kan 35.000 itu enggak diselesaikan sampai 2019 saja, kan enggak mungkin diselesaikan secara teknis. Akan diselesaikan mungkin sampai 2023-2024," ujar Jonan di Kantor Setneg, Jakarta, Rabu (27/9).

Jonan menilai proyek tersebut tak akan memberatkan PT PLN (Persero). Alasannya, investasi dalam program ini memang telah disepakati yaitu 25.000 MW dikerjakan swasta atau IPP dan 10.000 MW dikerjakan oleh PLN.

"Memang arahan presiden. Kalau investasi 35.000 MW, memang dulu pembagiannya 25.000 MW itu swasta, 10.000 dikerjakan PLN. Kalau memang PLN investasinya dirasa berat, ya sudah, diserahkan ke swasta. Nanti kita evaluasi PLN," jelas Jonan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ancaman kebangkrutan PT PLN (Persero) jika tarif tenaga listrik (TTL) tak mengalami kenaikan. Penyebabnya, PLN memiliki banyak utang baik dari perbankan, obligasi ataupun lembaga keuangan internasional untuk membiayai program 35.000 Megawatt (MW).

Sementara, pertumbuhan kas bersih operasi tidak mendukung untuk melunasi kewajiban korporasi. "Kemenkeu dalamn tiga tahun terakhir harus mengajukan permintaan waiver kepada peminjam sebagai dampak terlanggarnya kewajiban pemenuhan covenant PLN," ujar Sri Mulyani dalam keterangannya, Rabu (27/9).

Sri Mulyani mengatakan dengan pertimbangan sumber penerimaan PLN dari TTL dan subsidi pemerintah, maka kebijakan peniadaan kenaikan TTL perlu didukung dengan adanya regulasi yang mendorong penurunan biaya produksi tenaga listrik. Selain itu, Menkeu mengharapkan Menteri Jonan dan Menteri Rini dapat melakukan efisiensi biaya operasi.

"Pertumbuhan penjualan listrik tidak sesuai dengan target dan adanya kebijakan untuk meniadakan kenaikan TTL yang dapat berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar PLN," katanya.