Merdeka.com - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tetap menolak keberadaan kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, jarak Jakarta-Bandung terlalu pendek untuk perjalanan dengan kualitas kereta cepat. Hal berbeda jika kereta cepat melayani rute jarak jauh semisal Jakarta-Surabaya.

Jonan menjelaskan, Jakarta-Bandung hanya memiliki jarak 150 Kilometer (Km), dan sepanjang jalur rencananya akan dibangun lima hingga delapan stasiun. Sehingga antar stasiun memiliki jarak sekitar 30 Km.

"Sekarang lihat kereta cepat itu akselerasinya dari 0 ke 300 Km itu butuh berapa waktu? Kalau Jakarta-Bandung itu total butuh 40 menit, berarti intervalnya tiap stasiun berapa? Kalau lima stasiun 8 menit. Kalau 8 menit antar stasiun, apa bisa dari velositas 0 sampai 300, saya kira enggak bisa," jelasnya di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/9).

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Kementerian Perhubungan bersikap untuk menolak kehadiran kereta cepat Jakarta-Bandung. "Kami (Kementerian Perhubungan) menyarankan tidak perlu pakai kereta cepat (untuk Jakarta-Bandung). Itu aja," tegasnya.

Namun, jika ada perusahaan yang siap untuk melakukan pembangunan dengan sistem business to business (B to B)‎, Menteri Jonan mempersilakannya. Kementerian Perhubungan akan meninjau perizinannya.

"Perhubungan pasti mengeluarkan izin trasenya kemana? Izin soal pembangunannya bagaimana? Safetynya bagaimana?" ungkapnya.

Dia mengingatkan, jika sampai proyek tersebut akhirnya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maka tidak ada toleransi, proyek pembangunan akan ditutup.

"Kalau B to B tidak pakai APBN, tidak akan disubsidi. Tidak akan ada jaminan pemerintah. Kalau jebol (menggunakan APBN) ya ditutup aja (proyek pembangunannya)," tutup Jonan.