Menteri Ida Ajak Pengusaha dan Buruh Susun PP Turunan UU Cipta Kerja
Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyayangkan adanya aksi unjuk rasa terkait UU Cipta Kerja di tengah pandemi yang masih berlangsung. Meski begitu, Menteri Ida mengatakan membuka lebar pintu untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya.
"Jika alasannya adalah menyalurkan aspirasi, saya kira ruang itu sangat terbuka," kata Menteri Ida dalam dalam video konferensi Update KPCPEN: Prinsip Keamanan Vaksin Covid-19, Selasa (27/10).
Saat ini, Menteri Ida menyampaikan pihaknya telah memulai melakukan pembahasan peraturan pemerintah sebagai turunan dari UU Cipta Kerja. "Disitulah ruang bagi teman-teman serikat pekerja, serikat buruh, ruang bagi pengusaha untuk duduk kembali merumuskan rancangan peraturan pemerintahnya," kata Ida.
Persilakan Lakukan Judicial Review
Jika dalam peraturan pemerintah masih belum mengakomodasi kebutuhan, Menteri Ida menyebutkan masih ada pilihan. Yaitu melakukan judicial review terhadap peraturan pemerintah.
Menteri Ida menekankan, dalam situasi seperti ini, sebaiknya seluruh lapisan dan kelompok masyarakat bersatu melawan covid-19. Sementara itu, demi mencegah penularan yang makin luas, Menteri Ida menilai dilaksanakannya aksi merupakan pilihan yang kurang bijak.
"Meskipun unjuk rasa atau demo itu adalah hak, saya tetap mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa pandemi belum usai, vaksin sedang diupayakan. Maka menurut saya menjadi tidak bijak demo dalam kondisi seperti ini," kata Menteri Ida.
Reporter: Pipit Ika Ramadhani
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Harapan Para Pengusaha Perempuan pada UU Cipta Kerja
IWAPI sebagai pelaku usaha mempunyai peran untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat
Baca SelengkapnyaMenaker Ida Fauziyah Kunjungi Thailand untuk Jajaki Kerja Sama di Bidang Ketenagakerjaan
Menaker Ida mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand, Rachmat Budiman.
Baca SelengkapnyaAnies Kritik UU Cipta Kerja: Jangan Sampai Masyarakat Dirugikan
Regulasi harus memberikan dampak kepada masyarakat setelah ditetapkan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menkominfo soal Warga Takut Dikriminalisasi di Revisi UU ITE: Takut sama Bayangan Sendiri
Menkominfo meyakinkan revisi UU jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat.
Baca SelengkapnyaPidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan
Pidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaDikabarkan Maju Pilgub DKI, Ini Kata Ida Fauziyah
Ida bersyukur bisa lolos ke DPR setelah bertarung di Dapil II DKI. Menurutnya, PKB saat ini masih fokus ke pemilu legislatif.
Baca SelengkapnyaPengusaha Tolak Usulan Kerja 4 Hari Seminggu, Begini Pertimbangannya
Padahal YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaIstana: Tuduhan Kecurangan Pemilu 2024 Harus Diuji, Agar Tak Jadi Narasi Penggiringan Opini
Istana mempersilakan masyarakat melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) apabila memang ada kecurangan dalam proses Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya