Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengisyaratkan penghapusan pajak bumi dan bangunan (PBB) bakal dilakukan mulai tahun depan. Dia menyebut penghapusan itu tidak akan menurunkan pendapatan pemerintah daerah.

"Kami kan mengikuti tahun anggaran baru nanti. Pemerintah daerah dijamin tidak kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) diterapkannya kebijakan ini," kata Ferry juga Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta, Senin (6/4).

Apa dasar keyakinan Menteri Ferry bahwa pendapatan pemda tak bakal merosot? Sebab, penghapusan PBB hanya untuk hunian milik pensiunan TNI/Polri, panti jompo dan sosial, masyarakat miskin pemegang kartu keluarga sejahtera (KKS).

Dengan kata lain, PBB tetap berlaku untuk hunian komersial, pertokoan, perkantoran, rumah mewah dan sejenisnya.

Selain PBB, Ferry juga mengusulkan penghapusan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) lantaran sudah tak bisa dijadikan patokan harga properti. Bahkan, NJOP seringkali dipakai untuk mengakali besaran pungutan pajak jual beli tanah.

Sebagai ganti, Kementerian Agraria akan menetapkan harga pasaran tanah atau bangunan yang berlaku di tiap wilayah dan berlaku

Terkait ini, kata Ferry, pihaknya diminta oleh Presiden Jokowi untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.

"Dalam penerapan NJOP ini, nantinya harga tanah akan di up date pertahun," ungkapnya.