Merdeka.com - Pemerintah menegaskan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) hanya berlangsung selama enam bulan. BLT diklaim tidak menjadi alat politik meski diberikan menjelang pemilihan umum (pemilu).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, mengatakan tidak lamanya masa pemberian BLT disebabkan pemerintah sudah mengucurkan bantuan sosial lain seperti raskin, beasiswa dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Jero menambahkan penyaluran dana ini akan melalui PT Pos Indonesia sesuai data yang telah dimiliki pemerintah terhadap masyarakat miskin. "BLT tidak perlu lama-lama. Paling lama 6 bulan, kalau sudah tenang, sudah stabil, ya sudah," ujarnya saat ditemui di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5).

Jero memberi sinyal bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi terlalu signifikan karena takut membengkaknya besaran inflasi atau kenaikan harga lain. Pemerintah segera membahas rencana ini bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesaat setelah anggota dewan selesai reses.

"Kalau DPR tanggal 13 Mei masuk, kita rapat, cepat rampungnya makin baik," tuturnya.

Staf khusus presiden bidang ekonomi Firmanzah mengatakan pemerintah tengah menyiapkan skema besaran kenaikan dan perubahan sejumlah asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) akibat kenaikan harga BBM.

"Semuanya ada perubahan, inflasi, pertumbuhan, rupiah juga," imbuhnya.