Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir melarang, PT Pertamina (Persero) untuk memiliki saham pada Petrashop atau pom bensin kecil yang dibangun di banyak daerah. Seperti diketahui, belum lama ini Menteri Erick ikut langsung dalam meresmikan pembukaan Petrashop di daerah.

"Itu saya putuskan bahwa Pertamina tidak boleh punya saham 1 persen pun," kata Menteri Erick dalam acara MilenialHub 2021, secara virtual, Sabtu (17/4).

Menteri Erick menyebut, Pertashop menjadi upaya pemerintah memberikan peluang usaha kepada para pengusaha daerah, bahkan pesantren. Dalam waktu dekat, Pertamina akan membuat gerakan 1.000 pesantren mendapat Pertashop.

"Pertashop harus diberi kepada pengusaha daerah ataupun pesantren. Saya menyaksikan sendiri di Cibodas kemarin, usianya masih 34 tahun, dia juga tadi membuka pertashop menjadi new income, hal ini yang saya harapkan, BUMN membangun ekosistem," ungkapnya.

10.000 Pertashop per Tahun

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) mencanangkan program one village one outlet di mana tiap tahunnya mulai 2021 bisa terwujud 10.000 Pertashop. Pertamina berkomitmen memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan dan menggunakan produk Pertamina.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, mengungkapkan saat ini SPBU yang dimiliki Pertamina mencapai 7.000 unit. Jumlah ini dinilai belum cukup untuk menggapai 70.000 desa yang ada di Indonesia.

"Kita dengar juga bagaimana masyarakat desa untuk mendapatkan BBM, elpiji harus menempuh jarak 15 Km. Kita melihat inilah tantangan kita sebagai negara yang dengan 17.000 pulau," ungkapnya, Senin (21/12).

Menurutnya, tujuan pembangunan Pertashop mirip dengan program BBM satu harga. Beda terdapat pada jenis BBM yang dijual.

"Kalau BBM satu harga di daerah 3T adalah BBM subsidi. Kalau ini (Pertashop) non-subsidi. Jadi baik BBM maupun elpiji ini sama-sama non subsidi. Sekaligus kita memberikan edukasi agar masyarakat sampai ke desa juga menggunakan BBM yang ramah lingkungan," jelasnya.