Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Erick Diminta Beri PMN BUMN Farmasi untuk Atasi Pandemi

Menteri Erick Diminta Beri PMN BUMN Farmasi untuk Atasi Pandemi Vaksin Corona Covid 19. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalokasikan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2021 kepada BUMN Farmasi dan Pertamedika IHC. Hal itu penting untuk meningkatkan ketersediaan tempat tidur, ruang ICU, vitamin dan obat-obatan pada masa pandemi Covid-19.

Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid menegaskan, hal tersebut guna mendukung upaya penanganan pandemi Covid-19 yang sampai sekarang masih belum menemukan titik usai.

"Untuk PMN 2021 sebesar Rp33,9 triliun, kami menerima dengan catatan sebagian dialokasikan untuk BUMN farmasi dan Pertamedika IHC dalam rangka percepatan penanganan kelangkaan obat-obatan, vitamin, kekurangan bed di dalam rumah sakit dan ICU," ujarnya dalam Rapat Kerja secara virtual dengan Menteri BUMN, Rabu (14/7).

Senada dengan Nusron, Anggota Komisi VI dari Fraksi PDIP, Mufti Anam juga meminta Kementerian BUMN menggunakan PMN 2021 untuk menambah ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

"Misalnya Pak Erick bikin pernyataan bahwa Kementerian BUMN akan menggunakan PMN untuk membeli dan memfasilitasi seluruh infrastruktur bagi 100 ribu bed itu akan sangat-sangat membantu di situasi seperti ini," kata Anam.

Selain menambah ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, Anam juga meminta agar Menteri Erick memberikan perhatian terhadap jumlah ICU di rumah sakit di Indonesia.

"Hari ini jumlah ICU di daerah sangat terbatas sekali. Harapan kami ke depan dari PMN ini ada yang bisa dialokasikan setelah disetujui oleh menteri keuangan untuk nanti pengadaan ICU di daerah yang masih mengalami keterbatasan," tutur dia.

Respons Menteri Erick

Menanggapi hal tersebut, Menteri Erick mengatakan, bahwa dirinya bertindak menangani Covid-19 sesuai dengan tupoksi yang dimiliki agar tidak melangkahi kementerian lainnya.

Sementara apotek-apotek yang berada di bawah Kementerian BUMN seperti Apotek Kimia Farma dan lainnya juga telah diberikan mandat untuk mendukung penanganan Covid-19 oleh kementerian lainnya.

"Untuk pengadaan obat kami juga lakukan, kami memproduksi sesuai tupoksi kami. Sebagai catatan, kami melakukan sesuai penugasan apakah kita drop di Kemenkes atau jalur-jalur yang sesuai dengan perintah penugasan tersebut," pungkas dia.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menko PMK Muhadjir: WFH 16-17 April 2024 Hanya untuk ASN

Menko PMK Muhadjir: WFH 16-17 April 2024 Hanya untuk ASN

Pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan kerja dari rumah untuk Aparatus Sipil Negara (ASN) selama dua hari.

Baca Selengkapnya
Cara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan

Cara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Sentil Industri Minuman Masih Kecanduan Bahan Baku Impor, Pengusaha: Harganya Lebih Murah

Pemerintah Sentil Industri Minuman Masih Kecanduan Bahan Baku Impor, Pengusaha: Harganya Lebih Murah

Khusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Cak Imin Janjikan Masalah Sektor Pertanian Beres Tahun Ini

Cak Imin Janjikan Masalah Sektor Pertanian Beres Tahun Ini

Menurut Cak Imin, pertanian merupakan salah satu sektor yang memerlukan perhatian khusus.

Baca Selengkapnya
Apresiasi Mentan Amran, Penambahan Alokasi Pupuk Jadi Angin Segar Petani Sumsel

Apresiasi Mentan Amran, Penambahan Alokasi Pupuk Jadi Angin Segar Petani Sumsel

Kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran Pemerintah dalam membantu petani.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.

Baca Selengkapnya
Saran untuk Pemerintah Tengah Susun Aturan Turunan UU Kesehatan, Terutama Soal Produk Tembakau

Saran untuk Pemerintah Tengah Susun Aturan Turunan UU Kesehatan, Terutama Soal Produk Tembakau

Pemerintah disarankan memperbanyak pasal tentang edukasi dan sosialisasi agar penguatan sistem kesehatan nasional dapat dilakukan.

Baca Selengkapnya
Risma Tegaskan Siap Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres 2024: Kalau Sudah Terima Undangan MK Saya Hadir

Risma Tegaskan Siap Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres 2024: Kalau Sudah Terima Undangan MK Saya Hadir

Empat menteri akan bersaksi adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dan Mensos Risma.

Baca Selengkapnya
26 UMKM Binaan BUMN Semen Pamer Produk di Perayaan Natal BUMN, Ini Daftarnya

26 UMKM Binaan BUMN Semen Pamer Produk di Perayaan Natal BUMN, Ini Daftarnya

Erick Thohir menyebut, pelaku UMKM di Indonesia sangat membutuhkan pendampingan untuk mengembangkan usahanya.

Baca Selengkapnya