Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, berencana menggabungkan bank seluruh syariah milik perusahaan pelat merah pada Februari 2021. Sebanyak tiga bank syariah yang masuk dalam daftar tersebut yakni Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah.

"Kita coba sedang kaji bank-bank syariah kita ini nanti semua kita coba mergerin. Insya Allah Februari tahun depan jadi satu. Bank Syariah Mandiri, BNI, dan BRI," ujar dia dalam sesi webinar, Kamis (2/7).

Menteri Erick meyakini merger bank syariah tersebut akan membuka opsi-opsi pendanaan baru kepada pihak nasabah di Tanah Air. "Namanya pendanaan macam-macam kan, ada mahal, murah, syariah, kita mesti welcome semuanya itu," cetus dia.

Menurut dia, potensi bank syariah di Indonesia pun besar, lantaran mayoritas penduduknya muslim. "Lalu kenapa saya menginginkan merger syariah, karena Indonesia yang penduduk muslim terbesar tidak punya fasilitas itu. Nah kalau syariah dimerger dia bisa menjadi top bank yang menjadi alternatif pilihan," tuturnya.

Penyebab perbankan syariah Indonesia keok dari Malaysia versi OJK

Dewan Komisioner Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mulya Siregar, mencatat pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih berada di angka 4,87 persen di 2015, menurun dari 2014 sebesar 4,89 persen. Angka ini masih jauh dengan bank syariah di Malaysia yang menembus angka 20 persen di 2015.

Menurutnya, hal ini dikarenakan pertumbuhan perbankan syariah Indonesia lebih lambat dibanding Malaysia.

"Kenapa marketnya kecil sekali padahal umat Islam katanya 80 persen. Yah kita mulainya saja juga baru tahun 1992 ketika ada Bank Muamalat. Dibanding Malaysia yang sudah 20 persen (merket), dia sudah mulai 1983. Pengembangannya sudah beda start," kata Mulya di kantornya di Jakarta, Kamis (25/2).

Bukan hanya itu, Indonesia juga belum memiliki badan khusus untuk mengkoordinasikan lembaga-lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah. Inilah yang menjadikan bank syariah di Indonesia masih kalah, bukan hanya dengan bank konvensional di Indonesia, namun juga bank syariah di negara lain.

"Dibandingkan Malaysia, kita itu buttom up (dari bawah ke atas), Malaysia top down (dari atas ke bawah). Karena Malaysia ada lembaga yang koordinir, mereka punya MIFC (Malaysia International Islamic Financial Centre). Kita belum ada," imbuh Mulya.

Oleh karena itu, dengan dibentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) diharapkan bisa menjadi koordinator peraturan dan pengembangan keuangan syariah di Indonesia.

"Pemerintah belum sepenuhnya kendalikan keuangan syariah. Maka dengan KNKS yang di bawah Presiden langsung, ada apa-apa kalau di bawah Presiden bisa langsung dieksekusi. Jadi dengan adanya KNKS itu gabungan dari bottom up dan top down, saya rasa dengan itu market akan tumbuh terus," tandasnya.

Selain itu, OJK juga akan menggiatkan kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah untuk mengenalkan dan mendekatkan masyarakat dengan produk dan jasa layanan keuangan syariah, serta untuk menggenjot pertumbuhan industri keuangan syariah secara umum.

"Industri perbankan dan keuangan syariah nasional perlu terus melakukan sosialisasi dan edukasi publik agar produk serta jasa layanan syariah yang semakin beragam dan berdaya saing dapat dikenal dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas," kata Mulya.

Mulya menjelaskan, rendahnya nasabah bank syariah terjadi karena banyak masyarakat yang beranggapan bank syariah belum selengkap, semodern, dan sebagus bank konvensional. Sehingga masih banyak bank syariah yang belum memiliki nasabah loyal dari layanan dan produk yang setara dengan bank konvensional.

Dengan begitu, program sosialisasi ini akan dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia, yakni melalui pameran, program pelatihan, dan workshop kepada masyarakat. Tujuannya, agar masyarakat bisa mengetahui keunggulan keuangan syariah yang tak kalah dengan lembaga keuangan konvensional.

"Strategi bisnis keuangan syariah service excellence sama bagusnya sama lengkapnya dengan keuangan konvensional. Kita akan buktikan apa yang dimiliki konvensional, itu juga dimiliki syariah. Tapi apa yang dimiliki syariah, konvensional tidak punya. Dari sisi modern juga sama, lengkapnya kita lebih lengkap," imbuhnya.

Sosialisasi ini akan diikuti oleh 36 perusahaan keuangan syariah yang terdiri dari 16 perbankan syariah, 10 industri pasar modal syariah, dan 10 Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah.