Merdeka.com - Ekonom yang juga mantan menteri era Presiden Soeharto Emil Salim menyindir proyek kereta super cepat atau High Speed Train (HST) rute Jakarta-Bandung‎. Emil Salim menuding proyek yang diperebutkan Jepang dan China ini berbau politis.

Alasannya, proyek kereta berkecepatan hingga 300 Kilometer per jam ini tidak ada dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

"Bangun kereta cepat tidak ada di Nota Keuangan. Di Bappenas juga tidak. Dari mana? Dari politik," ungkapnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (31/8).

Emil melihat, kecenderungan pemerintah saat ini menginginkan kecepatan dan efektivitas sehingga birokrasi cenderung dikesampingkan. Ini sekadar memuluskan kepentingan politik.

"Penyakit sekarang, pencipta proyek tidak lagi andalkan birokrasi, tapi politik. Semakin banyak demand uang, semakin banyak keganjilan," tutup Emil.

Untuk diketahui, Jepang diketahui telah terlebih dahulu menawarkan rancangan kereta cepatnya sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Jepang memang terkenal dengan kereta cepatnya atau lebih sering disebut dengan Shinkanshen. Sementara China, baru menawarkan rencananya sejak pemerintahan Joko Widodo. Meskipun belum terkenal dengan reputasi kereta cepatnya, China memang sudah mulai membangun kereta cepat sebagai transportasi yang menghubungkan beberapa provinsi di China.

Dalam kurun waktu dua bulan terakhir, perwakilan Jepang dan China sama-sama melobi pemerintah Jokowi. Tujuannya sama, diberi lampu hijau menggarap proyek kereta cepat. Saat berkunjung ke Indonesia Juli 2015, pemerintah Jepang diwakili Utusan Khusus Perdana Menteri Jepang Hiroto Izumi. Dia bertemu langsung dan menjelaskan studi kelayakan proyek kereta cepat pada Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sementara pihak China melakukan lobi tidak hanya ke Presiden Jokowi, tapi juga ke tingkat para menteri. Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi China, Xu Shaoshi didampingi 11 (sebelas) orang pejabat pemerintahannya.