Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mengusulkan penggunaan drone atau pesawat nir-awak untuk mengawasi perairan di perbatasan. Rencananya, usulan itu akan disampaikan tahun 2021.

Nantinya, proyek tersebut akan dilakukan secara bertahap. Untuk mengawasi 1 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) membutuhkan anggaran kira-kira sebesar Rp60 miliar, sementara total WPP yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai 11 titik.

"Ini yang kita perlukan setiap tahun ongkosnya. Kami sangat yakin uang segitu nggak terlalu besar jika dibandingkan dengan potensi yang akan hilang dari laut kita," kata Edhy saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Rabu (26/8).

Menurut Edhy, penggunaan drone akan membuat pengawasan perairan dapat dilakukan 24 jam tanpa henti. Visualisasi yang didapatkan lebih baik dan lebih cepat sehingga ketika terdeteksi, para pencuri ikan dapat ditangkap seketika.

Selain usulan penggunaan drone, Edhy menyatakan pihaknya akan melakukan peningkatan satelit untuk penginderaan jarak jauh. Sarana-sarana tersebut nantinya akan dioperasionalkan oleh Balai Riset dan Operasional Laut.

"Secara prinsip ini sudah ada tapi belum maksimal karena sifatnya masih harus menunggu beberapa langkah," kata Edhy.

Beli Senjata Pindad

Lalu, KKP juga menyiapkan dana sekitar Rp 7 miliar untuk belanja senjata Senapan Serbu 2 (SS2) buatan PT Pindad (Persero) sebanyak 200 pucuk.

Senjata tersebut nantinya akan dipakai sebagai bekal Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP untuk memperkuat pengawasan dan memberantas kapal pencuri ikan yang masuk wilayah Indonesia.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com