Menteri Edhy: Presiden Minta Sektor Maritim Ciptakan Lapangan Kerja dan Devisa
Merdeka.com - Indonesia, setiap tanggal 21 Agustus, memperingati hari maritim nasional. Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mengatakan dalam rangka peringatan tersebut semua pihak harus bekerja sama untuk meningkatkan potensi maritim yang dimiliki Indonesia.
"Di hari maritim ini kami berharap kita sama-sama meningkatkan potensi yang belum dimanfaatkan secara besar," kata Menteri Edhy dalam Webinar Nasional bertajuk, Gemar Makan Ikan untuk Pencegahan Stunting, Jakarta, Sabtu, (22/8).
Menteri Edhy mengatakan, sebagai pembantu Presiden Joko Widodo, dia ditugaskan untuk menerjemahkan visi kepala negara di sektor maritim. Dia diminta untuk menjadikan sektor maritim menjadi ujung tombak dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan menambah devisa negara.
Selain itu, dia juga diminta untuk mempermudah segala kegiatan pembangunan yang ada di sektor maritim. "Memperlancar semua jenis kegiatan untuk membangun baik itu perhubungan atau sektor lainnya yang berhubungan dengan kemaritiman," kata Menteri Edhy.
Potensi Perikanan Tangkap RI 12,54 Juta Ton per Tahun
Sebagai negara kepulauan, perairan Indonesia memiliki luas 6,4 juta kilometer (Km) persegi. Ada 5,8 juta kilometer persegi merupakan perairan laut dengan panjang garis pantau 108.000 kilometer.
Dari luas tersebut, Indonesia memiliki potensi lestari perikanan tangkap sebanyak 12,54 juta ton per tahun. Pada 2019 lalu, produksi perikanan tangkap laut mencapai 6,99 juta ton.
Menteri Edhy menambahkan, berbagai upaya yang dia lakukan saat ini semata hanya menjalankan tugasnya sebagai menteri. Dia membantah jika berbagai kegiatan yang dilakukan hanya untuk pencitraan belaka.
"Pesan saya, yang tadi bukan hanya pencitraan, saya ingin serius membangun sektor ini," kata dia mengakhiri.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.
Baca SelengkapnyaIndonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaMenteri PUPR Basuki Hadimuljono harus semakin intensif melakukan peninjauan pembangunan IKN.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaAHY menambahkan dalam 100 hari kerja ke depan akan menyelesaikan sisa paket pengadaan tanah sejumlah 11 paket.
Baca SelengkapnyaAturan turunan ekspor pasir laut masih digodok karena melibatkan banyaknya tim kajian.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menerima surat kepercayaan dari sembilan duta negara-negara sahabat
Baca SelengkapnyaMenurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.
Baca Selengkapnya