Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo akan memanggil pihak-pihak yang bermasalah dengan nelayan atas adanya rencana reklamasi Teluk Jakarta. Seperti diketahui rencana reklamasi Teluk Jakarta hingga kini masih banyak menuai polemik.

"Soal Teluk Jakarta, saya akan panggil beberapa yang bermasalah dengan nelayan," ujar Menteri Edhy di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (19/11).

Menteri Edhy melanjutkan, hingga kini izin reklamasi Teluk Jakarta belum rampung. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pihak berwenang belum pernah menerbitkan izin.

"Izinnya Teluk Jakarta belum selesai sebenarnya, dan belum ada, karena mereka menggunakan RT-RW nya mereka. Kita lihat secara nasional belum ada izin dari KKP," jelasnya.

Menteri Edhy juga menanggapi reklamasi Teluk Benoa yang telah ditolak oleh menteri sebelumnya Susi Pudjiastuti. Menurutnya, semua harus dikaji secara mendalam dan hati-hati agar tidak merugikan nelayan juga alam.

"Semua harus kita kaji. Kita enggak boleh terburu-buru. Teluk Benoa sudah jelas kan masuk dalam konservasi. Kita lihat kalau sudah sampai situ apakah sudah selesai, kita kan belum tahu," tandasnya.

Bela Kepentingan Nelayan

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjanji akan memanggil pengembang Pulau G. Ini terkait permasalahan perairan di sekitar Pulau G yang mengalami pendangkalan sehingga menghambat alur pelayaran kapal nelayan.

"Rupanya semakin ada pendangkalan. Kita panggil si pengembang," kata Menteri Edhy, di Tempat Pelelangan Ikan Muara Angke, Jakarta, Senin (28/10).

Menteri Edhy mengaku belum memiliki keputusan untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, dia berkomitmen untuk mengambil keputusan yang berpihak ke nelayan.

"Yang penting keputusannya tetap berpihak ke nelayan, kan nelayan yang duluan ke sini jadi yang menyesuaikan bukan nelayan, dia (pengembang) yang menyesuaikan," tuturnya.

Edhy mengungkapkan, permasalahan pulau reklamasi pernah dibahas saat menjabat menjadi Anggota Komisi IV DPR. Sebab, salah satu pulau mempersulit akses nelayan sehingga sebagai solusinya pulau tersebut harus dibelah.

"Dulu pas saya di ketua komisi IV, ada satu pulau yang memang harus dibelah, karena menghalangi alur tempat lalu lalang nelayan," ujarnya.

Permasalahan lain adalah asuransi untuk nelayan, menurut Menteri Edhy, pemerintah menargetkan akan meningkatkan jumlah nelayan yang mendapat asuransi. "Target kita jutaan kita berdoa pendapatan negara semakin baik, dari Kementerian Kelautan Perikanan ini meningkatkan pendapatan negara diluar pajak yang akan dikembalikan ke bapak semua," tandasnya.