Menteri Desa PDT Izinkan Dana Desa Digunakan untuk Pelatihan Digital Masyarakat Desa
Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengizinkan penggunaan dana desa untuk pelatihan digitalisasi masyarakat. Terlebih, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan penggunaan dana desa agar bisa dimanfaatkan secara optimal selama masa pandemi Covid-19.
"Tentu dana desa sangat boleh untuk pelatihan digitalisasi, sesuai arahan presiden ini boleh digunakan apa saja kecuali yang dilarang," kata Halim dalam Acara Puncak Bangga Buatan Indonesia: Kilau Digital Permata Flobamora, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (18/6).
Halim menuturkan, dalam aturan pemerintah, dana desa memang diperuntukkan untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Penggunaan dana desa untuk pelatihan digitalisasi tentu saja diperbolehkan karena masuk dalam kategori peningkatan SDM masyarakat.
Hanya saja, penggunaan dana desa tersebut tetap harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan dana desa. "Ketika dana desa digunakan untuk peningkatan ini boleh saja asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Halim.
Halim menjelaskan, digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan bagi masyarakat desa. Terutama bagi Badan Usaha Milik Desa (BumDes) dan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Bersama. Dua lembaga dari desa ini memang telah diminta untuk meningkatkan kapasitas digitalisasinya.
"Saya imbau dan ajak semua BumDes dan BUMDes Bersama untuk terus meningkatkan kapasitas digitalisasinya," kata dia.
Peran Desa
Dalam hal ini, peran desa diharapkan bisa melakukan konsolidasi dari hulu ke hilir. Terutama dalam hal distribusi barang dari produk yang dihasilkan masyarakat. Tujuannya untuk mencarikan pasar dari produk yang dihasilkan masyarakat desa.
"Utamanya untuk distribusi barang, sebagai upaya untuk mencarikan pasar bagi berbagai usaha yang dilakukan masyarakat," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan meminta Pemerintah Daerah memanfaatkan dana desa untuk pelatihan digital masyarakat. Tujuannya, agar pelaku usaha bisa langsung mengakses pasar dengan teknologi.
Sehingga tidak lagi menjadi target para tengkulak yang kerap membeli dengan harga murah lalu menjual produk dengan harga tinggi.
"Dana desa bisa digunakan untuk pelatihan digital biar mereka tidak dibatasi tengkulak lagi sehingga mereka bisa masuk ke pasar tingkat nasional," kata Luhut dalam acara yang sama.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Terbitkan Aturan Baru, Diklaim Mampu Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional
Tujuan aturan ini untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendukung peningkatan daya saing ekonomi.
Baca SelengkapnyaPemerintah Melalui Perpusnas akan Kirim Pesan Berantai Permudah Akses Literasi Masyarakat
Adin menjelaskan, kegemaran membaca di satuan pendidikan sudah berkembang melalui sekolah maupun perguruan tinggi.
Baca SelengkapnyaCara Wali Kota Denpasar Percepat Keuangan Daerah dan Inklusi
Selain itu ada pula program pelatihan, pengembangan, dan pendampingan UMKM dengan prioritas pelaku UMKM perempuan dan disabilitas.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tak Hanya Pengetahuan Akademis, Perguruan Tinggi Dituntut Cetak SDM Peduli Pencapaian SDGs
Perguruan tinggi dinilai mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dari penelitian untuk memberikan manfaat langsung.
Baca SelengkapnyaJubir TKN Sindir Slepetonomics Cak Imin: Lebih Akademik Hilirisasi Digital Milik Mas Gibran
Dahnil menjelaskan bahwa hilirisasi digital adalah penggunaan device bahkan hingga ke jaringan yang akan dibuat oleh putra-putri Indonesia.
Baca SelengkapnyaIni Tiga Faktor Utama Wujudkan Generasi Pengguna Digital yang Kuat
Komisi I DPR RI berkomitmen penuh untuk terus mendorong program-program pengembangan peningkatan kualitas generasi Indonesia.
Baca SelengkapnyaKemendagri Minta Pemda Tingkatkan Edukasi Masyarakat Manfaat Bertransaksi Digital
Kemendagri mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di berbagai daerah.
Baca SelengkapnyaUbah Penampungan Sampah Jadi Sumber Cuan, Desa di Gresik Ini Jamin Semua Warga Hidup Berkecukupan
Pemerintah desa ini punya pabrik beras hingga alat pertanian untuk mendukung aktivitas bertani warganya
Baca SelengkapnyaKomisi I DPR: Etika Ber-internet Pondasi Utama dalam Berinteraksi di Dunia Maya
Banyak perilaku kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga etika di ruang digital.
Baca Selengkapnya