Menteri Basuki Arahkan Belanja PUPR 2021 Buka Lapangan Kerja dan Pulihkan Ekonomi RI
Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2021 sebesar Rp 149,81 triliun. Alokasi anggaran ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan juga membuka lapangan pekerjaan akibat dampak pandemi Covid-19.
"Arah kebijakan pembangunan infrastruktur 2021 untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Apapun yang kami lakukan tujuan utamanya adalah membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Misalnya membeli barang dalam negeri. Kalau barangnya buatan mancanegara, harus ada pabriknya di Indonesia karena itu membuka lapangan pekerjaan," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Sabtu (5/12).
Menteri Basuki merinci, pada TA 2021 terdapat 4 major proyek Kementerian PUPR yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Pertama, pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan NTT. Kedua, dukungan pengembangan Kawasan Industri.
Lalu, dukungan pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Keempat, program Padat Karya Tunai (PKT) di seluruh Indonesia dan pembangunan prasarana dasar. Serta penyelesaian tugas khusus yang diberikan seperti renovasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, olahraga dan pasar.
"Kita akan manfaatkan lahan 165.000 ha di kawasan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Kalteng untuk tanaman pangan seperti padi dan singkong. Dari 165.000 ha tersebut, kondisi irigasi yang baik 28.000 ha dengan diintensifikasi. Sisanya di Dadahup sedang kita perbaiki irigasinya dan dibuka lahannya karena sudah ditumbuhi pohon," ujarnya.
Sementara di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumut, lahan Food Estate seluas 60.000 ha dimanfaatkan untuk tanaman hortikultura seperti bawang merah dan bawang putih. Irigasi menggunakan big gun sprinkler yang merupakan produk UMKM dalam negeri. Pemerintah juga akan membuka Food Estate di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.
Fokus Selanjutnya
Fokus selanjutnya adalah dukungan pengembangan kawasan industri (KI). Di Pulau Jawa diprioritaskan KI Batang seluas 4.600 ha dan KI Subang seluas 1.600 ha. Menteri Basuki mengatakan pengembangan KI ini merupakan pola baru karena menggunakan tanah negara dan fasilitas disediakan pemerintah, seperti jalan, air, sanitasi dan perumahan sehingga investor yang datang hanya perlu membangun pabrik dan langsung beroperasi.
Kemudian, Kementerian PUPR juga kan terus melanjutkan dukungan lima DPSP yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado-Likupang. Awalnya penyelesaian dukungan lima DPSP ini ditargetkan selesai pada 2020, tetapi karena Pandemi COVID-19 target penyelesaian menjadi pertengahan 2021.
"Kami juga akan merenovasi rumah warga agar layak untuk dijadikan homestay di kawasan wisata tersebut sehingga masyarakat setempat bukan hanya jadi penonton, tetapi bisa menikmati kue pariwisata," ucap dia mengakhiri.
Perlu diketahui, pada TA 2020 Kementerian PUPR menganggarkan Rp 13 triliun untuk program PKT di seluruh Indonesia sebagai mitigasi Pandemi COVID-19. Program PKT ini mampu membuka sekitar 700 ribu lapangan pekerjaan. Program PKT di bidang sumber daya air di antaranya pekerjaan irigasi tersier yang dikerjakan oleh para petani P3A saat mereka menunggu masa panen. Di bidang jalan jembatan di antaranya pengecatan jembatan dan pembatas jalan. Di bidang permukiman di antaranya penanganan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Di bidang perumahan dengan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).
Selanjutnya sejak 2019 Kementerian PUPR ditugasi melakukan renovasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, olahraga dan pasar. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Naikkan Tukin Pegawai Kementerian PUPR, Menteri Basuki Tertinggi Kantongi Rp62 Juta per Bulan
Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PUPR
Baca SelengkapnyaIstana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024
Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaTambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Perpadi Puji Gebrakan Mentan Amran Soal Penambahan Alokasi Pupuk
Mentan Andi Amran Sulaiman dalam memperjuangkan penambahan alokasi pupuk subsidi hingga Rp 28 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaAnggaran Subsidi Pupuk Ditambah Rp14 Triliun, Mekanisme Penebusan Hanya Pakai KTP
Hal ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk.
Baca SelengkapnyaPembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Habiskan Anggaran Rp15,3 Triliun per Januari 2024
Realisasi belanja terbagi menjadi dua alokasi, pertama untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp10,3 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000
Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca Selengkapnya