Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, menyoroti polemik data beras yang sempat diributkan antar instansi.

Seperti diketahui, Kementerian Pertanian dan Bulog saling silang pendapat soal data produksi beras. Kementan di satu sisi menyatakan produksi beras surplus, sebaliknya Bulog melaporkan itu defisit sehingga perlu dilakukan impor beras.

Suharso mengatakan, kekisruhan tersebut jadi kasus berulang yang selalu terjadi dari tahun ke tahun, lantaran tidak adanya satu data yang disepakati oleh seluruh instansi pemerintah.

"Bicara soal paling dekat dengan kepentingan nasional kita, pangan, itu beras. Kita mau tanya kenapa kita impor, punya jaga-jaga stok untuk impor, berapa produksi, berapa yang ada di stok nasional yg dipegang oleh Bulog, datanya sampai hari ini enggak ada yang sama. Dari tahun ke tahun kita punya masalah soal ini," ucapnya dalam Grand Launching Portal Satu Data Indonesia di The Westin Jakarta, Jumat (23/12.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Suharso pun ingin agar seluruh kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah (pemda) berkolaborasi terkait tata kelola data Indonesia.

"Yang paling penting adalah data pembangunan membuat valid, kredibel, akurat, dan mudah diakses," tegas Suharso.

Pengelolaan Data

Namun, pengelolaan data menghadapi tantangan yang begitu beragam, mulai dari teknis sampai non-teknis. Alhasil, beragamnya metodologi menghasilkan data tak berstandar dan tidak bisa diperbandingkan.

"Data yang sama diproduksi di institusi berbeda sehingga datanya berbeda, sehingga tak tahu mana yang dipakai untuk pengambilan keputusan," kecam Suharso.

"Sedangkan pada tantangan non-teknis, ego sektoral kita masih cukup besar, terutama dalam interoperability. Jadi data itu dipek dewe, tak bisa dibagikan," tekan dia.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com