Merdeka.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tengah menyelesaikan kajian lengkap mengenai rencana pemindahan ibu kota negara. Dalam kajian itu, konsep pemindahannya tidak perlu pembebasan lahan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan salah satu syarat lokasi yang akan dijadikan ibu kota negara baru adalah memiliki lahan yang sangat luas dan dikuasai negara.

"Lahan yang kita pakai kan yang dikuasai pemerintah, jadi tidak ada pembebasan lahan. Kalau kita tidak lakukan seperti ini harga lahan akan naik. Jadi kita akan gunakan lahan yang langsung dikuasai pemerintah," kata Menteri Bambang di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (13/5).

Untuk memindahkan ibu kota, pemerintah membutuhkan lahan kurang lebih 40.000 hektare (Ha) secara keseluruhan kota, di mana 2.000 Ha khusus wilayah pusat pemerintahan. Dengan lahan seluas itu, pada 2020-2021 pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) mulai mengeksekusi dan menertibkan lahan yang akan digunakan. Karena sebagian masih berstatus Haka Guna Usaha (HGU).

Menteri Bambang juga menegaskan, kota baru yang akan menjadi ibu kota negara ini nantinya juga menjadi contoh pengembangan sebuah kota modern ke depannya.

"Selama ini hampir tidak ada kota di Indonesia yang dirancang dan dibangun dari awal, kebanyakan besar dengan sendirinya dari kecil ke besar, jadi penataan kurang. Lokasi pemindahan ibu kota nanti menjadi kota percontohan dalam pengembangan sebuah kota ke depannya, mulai dari tata ruang hingga penataan lingkungannya," Menteri Bambang mengakhiri.

Reporter: Ilyas Istianur Praditya

Sumber: Liputan6