Menteri Bambang Blak-blakan Urgensi Rencana Pemindahan Ibu Kota
Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, mengatakan upaya pemindahan Ibu Kota Indonesia keluar Jawa sudah seharusnya dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta.
Menurut Menteri Bambang, kemacetan di Jakarta selama ini menjadi salah satu alasan yang membuat ibu kota harus pindah. Total kerugian yang diakibatkan oleh kemacetan bahkan mencapai puluhan triliun.
"Belum lagi kemacetan tinggi dan sistem pengelolaan yang buruk menimbulkan kerugian ekonomi akibat kemacetan hingga Rp 56 triliun per tahun," ujarnya dalam acara Forum Merdeka Barat di Kementerian Bappenas, Jakarta, Rabu (10/8).
Selain itu faktor lain yang mengharuskan ibu kota segera pindah adalah masalah ketimpangan. Selama ini, pusat perekonomian masih bertumpu di daerah Jakarta dan sekitaran Pulau Jawa. Padahal, Indonesia terletak tidak hanya di pulau-pulau Jawa saja, melainkan di luar dari itu.
"Ekonominya 58 persen di Pulau Jawa. Sisanya dibagi di semua wilayah luar Jawa. Bahkan kalau spesifik Jabodetabek (metropolitan jakarta) kontribusi ekonomi seperlima atau 20 persen. jadi artinya, kalau kita biarkan ini berkelanjutan tanpa ada upaya serius maka ketimpangan melebar," katanya.
Menteri Bambang menambahkan bahwa ibu kota baru dirancang bukan untuk dijadikan sebagai kota sepi. Akan tetapi bakal ada sekitar 1,5 juta penduduk terdiri dari pemerintahan TNI dan Polri.
"Saya tidak mungkin desain kota sepi pakai uang banyak. Saya desain kota 1,5 juta penduduk. Apakah itu sepi? Desainnya segitu, mungkin tercapai dalam 10 tahun. Tapi kita tidak ciptakan Jakarta kedua," katanya.
Menurut Menteri Bambang, ibu kota baru ini juga dirancang supaya bisa ramah untuk ditinggali. Sehingga, tak banyak menimbulkan permasalahan di kota seperti kriminal.
"Karena kita tidak ingin kota terlalu besar yang timbulkan permasalahan kota itu sendiri. Misal melbourne, tidak sepi tapi memang menyenangkan untuk ditinggali," tuturnya.
Mantan Menteri Keuangan ini menambahkan, nantinya Jakarta tetap akan ramai setelah pemindahan ibu kota resmi terealisasi. Sebab, Jakarta masih tetap menjadi salah satu pusat bisnis di Indonesia. "Jakarta tetap jadi pusat dagang, ekonomi, bisnis. Lihat Washington DC dan New York," pungkas dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wali Kota Balikpapan Anggap Membangun IKN Lebih Realistis daripada Buat 40 Kota Setara Jakarta
Dia juga menyoroti keberanian Gibran sebagai sosok pemuda yang ingin menghadirkan perubahan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Prabowo: Kami Adalah Penerus Jokowi
Saat berada di dalam kabinet, mantan Danjen Kopassus ini menyatakan Jokowi tidak pernah istirahat.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Serahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Tambah Bantuan Beras ke Warga Prasejahtera Hingga Juni 2024 jika APBN Cukup
Jokowi menyerahkan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada sejumlah penerima manfaat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Cek Stok Beras di Gudang Bulog Cibitung dan Serahkan Bantuan Pangan
Presiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca Selengkapnya