Merdeka.com - Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menyebut bahwa pemerintah telah membuat regulasi yang mengharuskan agar investor berkolaborasi dengan pengusaha UMKM lokal. Namun, Bahlil tidak ingin ada praktik nepotisme dalam penunjukan pengusaha lokal dalam suatu proyek.

Dia tak mau ada lagi proposal bodong yang diusulkan para tim sukses kepala daerah. Bahlil ingin proyek-proyek pemerintah digarap oleh pengusaha UMKM setempat yang memiliki kemampuan dan kapasitas.

"Jadi bukan pengusaha proposal karena dulunya tim sukses kepala daerah tanpa perhatikan kinerjanya yang didorong," kata Bahlil dalam Webinar: Investasi, Nilai Tambah, dan Kesinambungan Pembangunan, Jakarta, Rabu (8/9).

Kolabirasi antara investor asing dan pengusaha daerah ini juga hanya diberikan kepada usaha yang berlokasi di tempat tersebut. Dia tidak mau ada pengusaha daerah yang berbasis di Jakarta misalnya, tetapi menggarap proyek di daerah. Sebab dia ingin putra daerah yang menetap di daerah sebagai pelaku pembangunannya.

"Jadi kalau orang Maluku misalnya dia sudah di Jakarta lama tapi ikut proyek di Maluku, itu enggak bisa. Saya ingin anak daerah ini jadi pelaku pembangunan ekonomi daerah karena itu investasi di Maluku," kata dia.

Secara umum kata Bahlil, saat ini porsi investasi asing dan dalam negeri sudah mulai berimbang. Begitu juga dengan porsi penempatan wilayah investasi di Jawa dan luar Jawa yang sudah mulai berimbang.

"Alhamdulillah investasi asing dan dalam negeri ini sudah mulai berimbang, Jawa dan luar Jawa juga berimbang," kata dia.

Maka, pekerjaan rumah selanjutnya yang harus dilakukan yakni membagi porsi kerja sama pengusaha besar dengan pengusaha lokal. "Kolaborasi ini juga bisa terjadi, karena ini syarat utama yang dilakukan, pengusaha besar harus kolaborasi dengan orang daerah" kata dia mengakhiri.