Merdeka.com - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaksanakan kegiatan pemberian NIB (Nomor Induk Berusaha) ke 550 pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) perseorangan dari kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, Rabu (6/7).

Kegiatan ini dihadiri langsung Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satria, Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid, Bupati Karanganyar, Bupati Sragen, wakil Bupati Klaten, serta perwakilan stakeholder yang hadir dari BRI, Gojek, Tokopedia, Grab, dan Sampoerna.

Dalam sambutannya, Bahlil mengatakan bahwa dirinya diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya mengurus dan memperhatikan investasi besar saja, melainkan juga memperhatikan investasi kecil di level UMKM.

"Perintah presiden kepada kami adalah memperhatikan UMKM. Saya selalu diingatkan bahwa presiden Jokowi Jangan mengurus investasi yang besar-besar saja, yang kecil-kecil harus diurus, UMKM harus diurus," kata Bahlil.

Oleh karena itu, Kementerian Investasi berkolaborasi dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka menterjemahkan secara konkrit terhadap apa yang menjadi arah kebijakan Presiden Jokowi.

UMKM Tulang Punggung UMKM

Bahlil menyebut, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Sebab, dari zaman Pemerintahan Presiden Pertama yakni Soekarno dan Bung Hatta, Indonesia dibangun menganut asas ekonomi dengan sistem koperasi.

"Koperasi dalam proses kekiniannya itu adalah bagian penerjemahan dari UMKM. Jangan minder untuk mengatakan UMKM, jangan takut dengan konglomerat-konglomerat. Karena UMKM ini pun memegang peran ekonomi 61 persen terhadap GDP. Lapangan pekerjaan dari total 131 juta Indonesia kontribusinya dari UMKM 120 juta," kata Bahlil.

Bahkan kata Bahlil, total unit usaha dari 100 persen sebanyak 99,3 persen itu UMKM yang jumlahnya 64 juta lebih. Satu hal lagi, banyak pejabat dan pemimpin negara berasal dari UMKM. Maka, para pelaku UMKM jangan malu mengakui usahanya

"Yang menjadi Menteri Investasi sekarang berasal dari UMKM bukan dari konglomerat. Pemimpin bangsa kita sekarang Presidn Jokowi juga memulai dari UMKM, jadi apa yang harus kita ragukan dari UMKM," ujarnya.

Apresiasi Kementerian Investasi

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satria, mengapresiasi Kementerian Investasi dan Kementerian BUMN yang turut berkolaborasi untuk memajukan UMKM di tanah air.

"Kami dari Kementerian Koperasi dan UKM apresiasi setinggi-tingginya kepada bapak Menteri Investasi dan Menteri BUMN, karena apa yang direncanakan semula untuk transformasi informal ke formal dari pada UMKM  itu adalah salah satu tugas utama Kita," ujar Eddy.

Dengan  memberikan legal basis melalui NIB kepada pengusaha mikro yang memang harus dibantu, didampingi, serta dibina sehingga nanti mereka bisa naik kelas lebih awal daripada seharusnya dengan memanfaatkan berbagai kesempatan dengan memanfaatkan teknologi dan sistem OSS.

"NIB  juga menjadi landasan UMKM ultra mikro untuk mendapatkan bantuan-bantuan Pemerintah khususnya dari kami bantuan produktif usaha mikro," pungkas Eddy.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com