Merdeka.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membeberkan tentang dibentuknya Bank Tanah di Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuannya untuk mengambil tanah tak bertuan agar bisa dikelola dan dikembalikan kepada rakyat.

"Bank tanah ini untuk penataan tanah. Sehingga tanah yang tidak optimum, tanah tidak bertuan itu, ditampung negara untuk ditampung dan diretribusi ke masyarakat. Bukan kemudian tanah buat negara. Enggak, lah," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, dalam Konferensi Pers Penjelasan UU Cipta Kerja, Rabu (7/1).

Salah satu keuntungan utama dari keberadaan Bank Tanah itu, kata Menteri Sofyan, adalah masyarakat miskin tidak lagi kesulitan membeli rumah atau tempat tinggal di pusat kota, sehingga tidak lagi tinggal di daerah pinggiran kota.

"Itu supaya negara punya tanah yang bisa digunakan mekanisme yang dimiliki ATR/BPN sehingga harusnya orang yang kurang beruntung tinggal di pusat kota, yang mampu commute tinggal diluar kota," kata dia.

Bank Tanah Perbanyak Kehadiran Taman

Dengan adanya Bank Tanah, lanjut Menteri Sofyan, kota-kota di Indonesia nantinya tidak lagi minim taman-taman seperti saat ini. Sebab, pemerintah telah memiliki tanah melalui Bank Tanah sehingga bisa dikelola.

"Kita paling miskin dengan taman kenapa? karena negara tidak punya tanah. Pengamalan Singapura dulu asal muasalnya tanah milik negara 30-40 persen hari ini dengan konsep bank tanah jumlah tanah yang dikontrol negara bertambah tiap tahun," tegas dia.

Nantinya, Bank Tanah tersebut akan berbentuk lembaga yang memiliki komite berisi tiga menteri paling sedikit. Dan diawasi oleh dewan pengawas dari pemerintah maupun profesional.

"Ini harus kita awasi, ini tentu ada organnya, ada komite bank tanah yang terdiri dari menteri. Tidak boleh menteri sendir mengatur ada komite paling sedikit 3 menteri," kata Menteri Sofyan.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6