Menteri Amran: Kepala Desa Adalah Penentu dan Penggerak Sektor Pertanian
Merdeka.com - Pembangunan pertanian yang berkelanjutan sesuai misi pemerintahan Jokowi - JK, membutuhkan dukungan dari seluruh komponen bangsa, termasuk Kepala Desa. Hal ini disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dalam sambutannya pada acara Pelatihan dan Silaturahmi Pemerintah Desa se-Indonesia, di Indonesia Convention Exhibition, BSD City, Kamis (29/11)
"Kepala Desa memegang peranan penting dalam swasembada pangan. Tanpa Kepala Desa pembangunan pertanian tidak akan berjalan. Jika ini terjadi maka ketahanan pangan terganggu," ujar Amran.
Menurut Amran, Kepala Desa sebagai pemimpin penyelenggara Pemerintahan di Desa menjadi penggerak ekonomi desa. "Penentu adalah para kepala desa, jika kepala desa bergerak semua, maka kita akan jadi negara super power," tukas Amran menyemangati 1.000 kepala desa seluruh Indonesia yang hadir.
Dalam upaya membangun dan menyejahterakan pedesaan secara komprehensif, pemerintah telah mengucurkan anggaran di tahun 2016 sebesar Rp 46,9 triliun, meningkat di tahun 2017 sebesar Rp 68 triliun dan Rp 73 triliun di tahun 2018.
Anggaran tersebut direalisasikan di antaranya dalam berbagai program pengembangan prasarana dan sarana pertanian di pedesaan. Termasuk mekanisasi pertanian, sebagai salah satu upaya khusus Kementan era Mentan Amran dalam mendorong modernisasi pertanian untuk peningkatan produksi hasil pertanian.
Terkait mekanisasi pertanian, sejak Oktober 2014 hingga April 2018, Kementan telah menyalurkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) sebanyak 370.378 unit, meliputi: Rice Transplanter, Combine Harvester, Dryer, Power Thresher, Corn Sheller dan Rice Milling Unit (RMU), traktor, dan pompa air.
Mekanisasi pertanian dapat menghemat biaya produksi sekitar 30 persen, dan menurunkan susut panen 10 persen. Mekanisasi menghemat biaya olah tanah, biaya tanam dan panen dari pola manual Rp 7,3 juta per hektare menjadi Rp 5,1 juta per hektare.
Upaya-upaya ini telah menunjukkan hasil dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Ketut Kariyasa menjelaskan sebagian besar penduduk yang tinggal di pedesaan adalah sebagai petani, di mana pendapatan utamanya lebih dari 70 persen berasal dari sektor pertanian.
Dengan memperhatikan beberapa indikator terkait dengan kesejahteraan petani, secara cepat dapat dilihat keberhasilan pembangunan pertanian yang dijalankan selama ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dalam pemerintahan Jokowi-JK.
Berdasarkan data BPS yang dirilis secara nasional, NTUP tahun 2014 sebesar 106,05, 2015 menjadi 107,44, meningkat di tahun 2015 menjadi 109,83, Tahun 2017 dan 2018 sampai Bulan September juga membaik masing masing menjadi 110,03 dan 111,77. "Kenaikan NTUP ini menunjukkan betapa kesejahteraan petani membaik, NTUP lebih mencerminkan kelayakan usaha tani," kata Kariyasa.
Membaiknya kesejahteraan petani juga didukung dengan menurunnya jumlah penduduk miskin di pedesaan secara konsisten, baik secara absolut maupun presentase.
"Pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin di pedesaan sebanyak 17,94 juta jiwa atau 14,21 persen, dan pada Maret 2016 turun menjadi 17,67 juta jiwa atau 14,11 persen, dan pada bulan yang sama di 2017 turun lagi menjadi 13,93 persen atau 17,09 juta jiwa, dan Maret 2018 kembali turun menjadi 13,47 persen atau 15,81 juta jiwa," jelas Kariyasa.
Ia menambahkan, sejak 2015 Kementerian Pertanian telah menjalankan berbagai program yang dapat mendorong pemberdayaan dan kesejahteraan petani, termasuk mengalokasikan anggaran hingga 85 persen ditahun 2018 untuk sarana produksi pertanian, seperti perbaikan jaringan irigasi, pembangunan embung, bantuan alat dan mesin pertanian, bantuan benih unggul, subsidi pupuk, perluasan areal tanam, serta bantuan lainnya yang dapat berdampak pada peningkatan produksi pangan.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Di Sulteng, Jokowi Apresiasi Gebrakan Mentan Lakukan Percepatan Tanam Padi
Luas hamparan panen di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa seluas 266 hektar.
Baca SelengkapnyaCak Imin Janjikan Masalah Sektor Pertanian Beres Tahun Ini
Menurut Cak Imin, pertanian merupakan salah satu sektor yang memerlukan perhatian khusus.
Baca SelengkapnyaMenelusuri Jejak Kerajaan Aru, Penguasa Perairan di Sumatra Terkenal dengan Negeri Perompak
Kerajaan ini memiliki kekayaan alam dan tanah yang subur serta dikenal sebagai penguasa perairan di bagian utara Selat Malaka.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mentan Amran Serahkan Bantuan Rp200 Miliar ke Pj Gubernur Safrizal untuk Pertanian di Babel
Safrizal juga menyampaikan bahwa Mentan akan mendukung program kemandirian pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Baca SelengkapnyaPELATARAN, Solusi bagi Masyarakat untuk Urus Administrasi Pertanahan di Akhir Pekan
PELATARAN utamanya diimplementasikan pada Kantor-kantor Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
Baca SelengkapnyaPengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaDinas Perdana, AHY Dampingi Jokowi Resmikan Bendungan Lokak di Sulut
AHY mengatakan ingin meninjau langsung kantor-kantor Kementerian ATR/BPN yang ada di daerah.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta Kepala Desa Jaga Pemilu 2024 Agar Damai dan Tak Ada Kecurangan
"Pak Presiden tadi menitipkan kepada kami para kepala desa yang hadir ini untuk menjaga pemilu"
Baca SelengkapnyaKunjungi Sumbu Kebangsaan IKN, Presiden Jokowi Lakukan Penanaman Pohon Bersama
Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke IKN guna meninjau kembali progres pembangunan.
Baca Selengkapnya