Merdeka.com - Pemerintah mengaku tengah mempersiapkan penetapan batas maksimal anggaran subsidi. Usulan tersebut pernahdiajukan pada awal tahun, namun mendapat penolakan dari pihak DPR.

"Upaya ini untuk bisa mengelola subsidi agar bisa tepat sasaran, bisa digunakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan, itu selalu jadi prioritas pemerintah," ujar Menteri Keuangan, Agus Martowardojo di gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/12).

Penerapan batas maksimal, menurutnya, efektif dalam menekan angka subsidi yang terus melonjak tiap tahunnya. Saat terjadi kenaikan harga minyak dunia maka penyesuaian harga jual dalam negeri dapat dilakukan. "Ke depan itu salah satu alternatif yang kita kembangkan. Itu ide yang baik," katanya.

Pemerintah memperkirakan kuota BBM akan mencapai 48 juta kiloliter (KL) atau jauh dari yang ditetapkan sebesar 46 juta KL. Hal ini membuat pembengkakan anggaran subsidi.

Skema lain yang direncanakan ialah mengkonversi sebagian anggaran subsidi kepada perbaikan transportasi umum. Transportasi umum yang mumpuni membuat masyarakat menanggalkan kendaraan pribadinya dan beralih ke transportasi massal.

"Kendaraan pribadi, roda empat tidak pakai BBM bersubsidi itu kita rencanakan kan mulai dari Jakarta, Jawa, bertahap sampai ke Kalimantan dan seluruh Indonesia," katanya.