Merdeka.com - Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini atau Risma mengaku telah menerima banyak aduan terkait data penerima bantuan sosial (bansos) untuk Program Keluarga Harapan (PKH). Ia mengungkap mayoritas penerima bansos PKH lebih banyak keluarga lurah hingga kepala desa.

"Kami banyak dikomplain karena itu keluarganya kepala desa, lurah dan sebagainya," kata Mensos Risma dalam Webinar Seri II: Kebijakan Pemerintah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pasca Pandemi Covid-19, Selasa (15/6).

Risma sendiri mengaku tidak mengetahui karena data-data penerima bansos itu menjadi tugas pemerintah daerah (Pemda). Kemudian Pemda meneruskan meminta kepada desa dan kelurahan.

Terkait hal tersebut, Mensos Risma berjanji melakukan penyempurnaan data-data tersebut sehingga akan lebih mudah terdeteksi dan trasnparan bisa dilihat siapa saja. Saat ini bahkan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah mencapai 90 persen.

"Kami saat ini sedang melakukan pemetaan-pemetaan karena didalam PKH unsurnya sangat beragam misalnya ada anggota yang disabilitas maka akan mempengaruhi penerimaan-penerimaan," jelasnya.

"Oleh karena itu nanti ke depan usulan itu akan kami buka mulai dari desa, kelurahan, RT, RW itu akan bisa dipantau oleh siapa saja," sambung dia.