Menperin: Pemprov DKI setuju mobil murah, tapi harus dibatasi

Kamis, 19 September 2013 12:33 Reporter : Ardyan Mohamad
Astra Agya dan Ayla. ©2012 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Menteri Perindustrian M.S Hidayat mengaku sudah membahas polemik mobil murah ramah lingkungan (Low Cost Green Car/LCGC) dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dia mengklaim, pemprov sepakat membolehkan mobil murah dijual di Ibu Kota, tapi nantinya akan diterapkan pembatasan khusus.

"Tetap bisa dijual, tapi nanti ada pembatasan di Jakarta. Bukan ditahan, jadi kebijakan pemerintah tidak melarang beli mobil murah, tapi khusus Jakarta, Pak Boediono tadi juga berjanji mengatasi kemacetan, dengan cara beberapa bagian kawasan (DKI) menggunakan sistem diatur," ujarnya selepas mengikuti pembukaan Indonesia International Motor Show ke-21 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (19/9).

Namun demikian, Hidayat enggan mengungkapkan apa strategi DKI yang sudah dibicarakan dengan pemerintah pusat dalam mengendalikan keberadaan LCGC. Sebab, itu masuk otoritas pemprov. Menperin mengaku hanya tahu akan diterapkan Electronic Road Pricing (ERP).

"(Strategi pembatasan) tanya ke Pak Ahok (Wagub DKI) saja, ya ada salah satunya bayar ERP. Intinya nanti ada aturan khusus di DKI yang nanti bisa digunakan untuk membatasi peredaran mobil murah," tuturnya.

Hidayat menyoroti pandangan masyarakat yang terlalu khawatir dengan LCGC. Produksi nasional mobil murah, dari merek seperti Toyota dan Daihatsu, menurutnya tidak lebih dari 30.000 unit. Total produksi nasional kendaraan roda empat akhir 2013, kemungkinan melampaui 1,2 juta unit. Sehingga, penyumbang kemacetan bukan LCGC, melainkan merek-merek mobil lain.

"LCGC itu cuma 3 persen dari produksi nasional, kira-kira cuma 30.000, tahun depan juga maksimal 100.000 unit. Jadi dia bukan faktor yang bisa membuat kemacetan," kata Hidayat. [idr]

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.