Menperin ogah komentari polemik upah buruh

Selasa, 4 Desember 2012 11:59 Reporter : Ardyan Mohamad
Menperin ogah komentari polemik upah buruh Pabrik BMW. ©2012 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Sampai hari ini, pos pengaduan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta dan di beberapa kawasan industri masih menampung permintaan pengusaha yang keberatan dengan penetapan upah minimum provinsi (UMP). Batas akhir penangguhan jatuh pada 21 Desember mendatang.

Pengusaha tetap menolak besaran UMP yang dinilai memberatkan. Pengusaha pun berniat mengajukan gugatan. Menteri Perindustrian MS Hidayat mempersilakan semua pihak menempuh langkah terbaik. Termasuk pengusaha yang tidak mampu membayar upah sesuai ketetapan pemerintah.

Namun terkait janjinya pekan lalu yang mengupayakan penangguhan untuk tiga sektor industri padat karya, Hidayat enggan membeberkan perkembangan terbaru. Dia ingin polemik soal kenaikan upah buruh dihentikan karena itu persoalan klasik sektor industri.

"Saya engga berani ngomong nanti menjadi isu. Dari dulu Pekerja dan pengusaha selalu harus dicari pertemuannya. Pengusaha kalau bisa (menggaji) rendah, pekerjanya kalau bisa setinggi mungkin. Saya bisa mengerti. Makanya saya membatasi, tidak mau berkomentar," ujar Hidayat di kantornya, Selasa (4/11).

Pekan lalu, Hidayat menyebut tiga sektor padat karya, yaitu garmen, tekstil, dan alas kaki diprioritaskan mendapat penangguhan agar tidak langsung membayar UMP baru. Dia menyebut kemungkinan bagi pengusaha ketiga sektor tersebut, kenaikan dirancang bertahap 20 persen terlebih dulu.Namun realisasinya akan tergantung Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi yang merancang aturan main penangguhan kenaikan upah.

Meski enggan mengomentari perkembangan terakhir isu UMP, Hidayat menegaskan pemerintah berkomitmen menyelamatkan sektor padat karya. Dalam perkiraan Kementerian Perindustrian, 3,5 juta pekerja di Jabodetabek menggantungkan hidup pada perusahaan padat karya seperti tekstil dan garmen.

"Harus diselamatkan industri padat karya karena itu mengandung banyak pekerja," tegasnya.

Ketua Kadin DKI Eddy Kuntadi mengaku belum menerima data permintaan penangguhan upah dari tiga kawasan industri di Jakarta. Namun dia menegaskan, sikap pengusaha bakal dirumuskan dua hari lagi. Termasuk kemungkinan menggugat pemprov DKI karena menentukan upah Rp 2,2 juta tidak melibatkan pelaku industri.

"Kami akan tentukan sikap secara internal besok Kamis (6/12), termasuk rekap berapa pengusaha yang sudah mendaftar untuk penangguhan," ujarnya. [noe]

Topik berita Terkait:
  1. Upah Buruh
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini