Menperin Bakal Wajibkan Belanja Cangkul Pemerintah Gunakan Produk Dalam Negeri

Kamis, 7 November 2019 14:20 Reporter : Anggun P. Situmorang
Menperin Bakal Wajibkan Belanja Cangkul Pemerintah Gunakan Produk Dalam Negeri Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. ©2019 Merdeka.com/Anggun P. Situmorang

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) memprioritaskan industri dalam negeri daripada barang impor dalam proses produksi. Presiden Jokowi pun heran barang-barang yang mampu diproduksi oleh industri kecil dalam negeri, namun justru malah diimpor salah satunya cangkul.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang, mengatakan impor cangkul masih terjadi karena kurangnya kesadaran para offtaker untuk menggunakan barang-barang dalam negeri. Offtaker yang dimaksud adalah Kementerian/Lembaga ataupun konsumen pengguna cangkul untuk kehidupan sehari-hari.

"Kesadaran dari offtaker, kesadaran dari mereka yang belanja cangkul. Pacul. Itu yang sekarang kita sosialisasikan, khususnya. Kalau belanja pacul yang anggarannya dari APBN, itu akan kita wajibkan untuk belanja dari dalam negeri," ujar Menteri Agus saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (7/11).

Menteri Agus mengatakan, sejauh ini, kualitas produk dalam negeri cukup bagus. Dari sisi produksi, industri dalam negeri mampu memenuhi permintaan yang cukup besar. Namun, hal ini sering kali tertutup oleh anggapan lama konsumen yang menganggap cangkul impor lebih baik.

"Seperti sekarang kita harus memunculkan kesadaran dari offtaker, dari pengguna baik itu industri ataupun kementerian lembaga bahwa produksi dalam negeri juga sudah siap. Sudah bisa mensupply dari kebutuhan cangkul yang diperlukan oleh konsumen," jelasnya.

"Jadi saya kira, pengguna produksi dalam negeri yang sekarang kami dorong adalah mengkampanyekan produk-produk dalam negeri agar bisa diprioritaskan dalam belanja, baik belanja modal maupun belanja barang dari APBN atau lembaga atau perusahaan khususnya BUMN-BUMN itu kita akan secara masif melakukan kampanye," sambungnya.

Mantan Menteri Sosial tersebut menambahkan, produksi cangkul dalam negeri selama ini telah mencapai sekitar 500.000. Produksi tersebut belum terserap secara keseluruhan karena berbagai hal.

"Tadikan sudah disampaikan, sekitar 500ribuan. Jadi kalau mengenai supply tidak ada masalah. Paling penting kesadaran dari mereka yang menggunakan pacul bahwa produksi dalam negeri juga siap," jelasnya.

1 dari 2 halaman

Presiden Jokowi Kesal Indonesia Masih Impor Cangkul

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) memprioritaskan industri dalam negeri daripada barang impor dalam proses produksi. Jokowi pun heran barang-barang yang mampu diproduksi oleh industri kecil dalam negeri, namun justru malah diimpor.

"Misalnya urusan pacul, cangkul, masa masih impor. Apakah tidak bisa didesain industri UKM kita, kamu buat pacul. Tahun depan saya beli. Ini puluhan ribu ratusan ribu cangkul yang dibutuhkan masih impor," ucap Jokowi dalam pembukaan Rakornas LKPP di JCC Senayan Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Jokowi mengatakan bahwa cangkul hanya salah satu barang yang sebenarnya bisa diproduksi, tapi sayangnya malah diimpor. Menurut dia, masih banyak ribuan barang lagi yang juga diimpor.

"Barang lain masih ribuan. Enak banget itu negara yang di mana barang itu kita impor. Kita ini masih defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan, masih impor. impor itu enak karena harganya lebih murah," jelasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengakui bahwa harga barang-barang impor ada yang lebih murah. Namun, apabila pemerintah masih terus menerus impor, ruang untuk menciptakan lapangan kerja akan hilang.

Untuk itu, dia menilai pengadaan barang dan jasa seharusnya bisa dimanfaatkan membangun industri-industri kecil yang berkaitan dengan barang. Dia pun meminta LKPP dapat memetakan mana yang dapat diproduksi di dalam negeri dan yang perlu diimpor.

"Saya lebih senang kalau kita beli barang lokal, meski harganya sedikit lebih mahal. Fasilitasi barang-barang yang produk dalam negeri betul-betul secepatnya bisa masuk e-catalog," tutur dia.

"Kalau yang impor langsung stabilo merah saja enggak usah. Lah gimana kita masih senang impor padahal kita defisit neraca perdagangan," sambung Jokowi.

Mantan Walikota Solo itu juga meminta agar industri dalam negeri diberikan insentif khusus jika ada produknya yang masuk dalam e-catalogue. Ia juga meminta agar LKPP mempermudah persyaratan agar usaha kecil menengah dapat masuk dalam e-catalog.

"Persulit barang impar impor itu. Impar impor senangnya kita. Setoplah," tegas Jokowi.

2 dari 2 halaman

BPS: Nilai impor cangkul tidak besar, apalagi harganya murah

Deputi Distribusi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Sasmito Hadi Wibowo menilai, impor cangkul ini selain untuk memenuhi kebutuhan, juga untuk sekadar melengkapi peralatan di toko penjual alat-alat perkakas.

"Saya lihat impor cangkul ini hanya untuk pelengkap saja. Minimun yang melakukan impor kan pemilik toko peralatan. Jadi dia ingin di tokonya banyak barang yang lebih beragam. Mereka ingin ada variasi dari penjual peralatan agar menarik minat pembeli," kata Sasmito di gedung BPS, Jakarta, Selasa (1/11).

Dia menambahkan, impor cangkul tersebut tidak terlalu besar. Bahkan, dia meyakini bahwa Indonesia masih memproduksi cangkul dalam jumlah yang banyak. Meski begitu, Sasmito belum bisa merinci besaran jumlah impor tersebut.

"Hitungannya kecil, kalau kita butuh jutaan cangkul bisa saja kita hanya impor puluhan ribu. Dari segi nilai juga tidak terlalu besar. Apalagi harganya murah. Mau cangkul atau arit (kita impor)," imbuhnya.

[bim]

Baca juga:
Bos Kadin: Impor Cangkul Malu-Maluin dan Menyedihkan
Bisa Dihasilkan Sendiri, Mengapa Produk ini Masih Impor?
Kesalnya Presiden Jokowi dan Cerita Kontraktor Dikejar Seperti Hantu

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini