MenPAN-RB: Anak menteri atau gubernur sekalipun tidak bisa langsung jadi PNS
Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Asman Abnur menjamin dalam seleksi CPNS tahun 2017 ini tidak bisa melalui titipan atau faktor kedekatan dengan seorang pejabat. Asman menegaskan, anak menteri atau gubernur sekalipun tak akan bisa jadi PNS jika tal lolos tes.
"Bahkan anak saya ataupun anak Gubernur sekalipun tidak bisa langsung jadi PNS. Semua harus ikut dan lulus test," katanya dikutip dari laman kementerian di Jakarta, Senin (2/10).
Asman menjelaskan, saat ini pemerintah tengah menyelenggarakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) gelombang II untuk 60 kementerian/lembaga dan Provinsi Kalimantan Utara. Sebelumnya, pada gelombang pertama, juga digelar seleksi untuk Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilakukan dengan sistem Computer Assited Test (CAT), di mana tidak memungkinkan seseorang termasuk pejabat sekalipun untuk melakukan intervensi.
Dikatakannya, saat ini proses seleksi CPNS sudah menggunakan teknologi komputer, bukan lagi dengan kertas. Hal tersebut menutup kemungkinan adanya praktik curang di dalam mengangkat seorang menjadi PNS. Selain itu soal yang diujikan pun dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbeda satu dengan yang lain, sehingga tidak kemungkinan peserta untuk saling menyontek.
Dalam seleksi CPNS ini, mulai dari pendaftaran sampai penetapan kelulusan bersifat objektif, transparan, tidak diskriminatif, serta tidak dipungut biaya. Karena itu, apabila ada anak pejabat atau orang dekat di pemerintahan yang ingin menjadi PNS harus mengikuti dan lulus tes.
"Dengan sistem CAT seseorang dapat dilihat kemampuannya. Kalau memenuhi ambang batas, peserta dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu Seleksi Kompetensi Bidang atau SKB," imbuhnya.
Dalam SKB, setidaknya ada tiga kelompok yakni substansi, psikotes dan wawancara. Dua kelompok pertama memiliki bobot masing-masing 40 persen, sedangkan wawancara hanya 20 persen. Ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam proses wawancara, seperti dikhawatirkan banyak orang. "Wawancara bobotnya sangat kecil," tegas Asman.
Asman berjanji akan terus mengawal pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2017 ini. Karenanya, Asman selalu berusaha hadir ke lokasi tes di berbagai daerah untuk memastikan pelaksanaan seleksi berjalan dengan benar dan lancar tanpa ada gangguan.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terbesar Sepanjang Sejarah, Kemenag Buka Lowongan 20.722 CPNS dan 89.781 PPPK
Berbagai formasi di lingkungan Kemenag memiliki peran penting dalam memberikan wawasan terkait program pembangunan yang dilakukan pemerintah.
Baca SelengkapnyaSegini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaIstana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024
Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat
Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca SelengkapnyaTernyata Ini Alasan Pemerintah Umumkan Formasi CPNS 2024 Tapi Belum Buka Rekrutmen
Menteri Anas juga membongkar alasan mengapa perekrutan CPNS dilakukan lebih cepat.
Baca SelengkapnyaTes Seleksi CPNS 2024 Digelar Bulan Mei, Cek Dulu Syarat Sebelum Mendaftar
Saat ini, Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian negara (BKN) sedang bergerak cepat untuk membahas pelaksanaan pengadaan ASN tahun 2024.
Baca SelengkapnyaMenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari
KemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca SelengkapnyaPemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik
PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.
Baca SelengkapnyaRatusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara
Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.
Baca Selengkapnya