Menkop Targetkan 2 Juta Lapangan Kerja Lewat KopDes Merah Putih, Potong Peran Tengkulak
Operasional KopDes Merah Putih membutuhkan sumber daya manusia dalam jumlah besar.
Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KopDes Merah Putih) dapat menciptakan hingga dua juta lapangan kerja baru sekaligus menjadi solusi strategis untuk memotong rantai pasok pangan yang selama ini dikuasai oleh tengkulak.
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menjelaskan bahwa operasional KopDes Merah Putih membutuhkan sumber daya manusia dalam jumlah besar, mulai dari pengawas koperasi, pegawai, hingga pengemudi truk logistik.
“Kalau 80 ribu KopDes butuh SDM, sudah kita hitung bisa tercipta satu juta sampai dua juta lapangan kerja baru,” ujar Budi saat peluncuran website resmi kopdesmerahputih.kop.id di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (21/4).
Sebagai contoh, Budi menyebut jika setiap koperasi desa memiliki dua truk, maka setidaknya dibutuhkan 160 ribu pengemudi. Angka ini hanya dari sektor logistik, belum termasuk sektor lainnya dalam ekosistem koperasi.
Program KopDes Merah Putih ditargetkan akan diresmikan secara nasional pada 12 Juli 2025 bertepatan dengan Hari Koperasi Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan 80 ribu koperasi akan bergabung dalam program ini, termasuk 27 ribu desa yang belum memiliki koperasi.
“Dari 27 ribu desa yang belum punya koperasi bisa terbentuk koperasi baru. Sisanya kita revitalisasi tergantung musyawarah desa masing-masing,” katanya.
Lebih dari sekadar lembaga simpan pinjam, KopDes Merah Putih juga dirancang untuk menjadi off-taker atau penampung hasil panen masyarakat desa. Dengan demikian, koperasi desa diharapkan bisa menjadi pemain utama dalam mata rantai distribusi pangan yang selama ini dikendalikan tengkulak.
“Fleksibilitas KopDes jauh lebih kuat dari tengkulak karena lengkap. Ada unit simpan pinjam, ada konsumen, dan koperasi ini akan jadi off-taker,” ujar Budi.
Ia juga menegaskan bahwa KopDes Merah Putih merupakan langkah lanjutan dari semangat awal pembangunan desa yang dimulai sejak pengucuran dana desa pada 2014. Meski sempat menghadapi tantangan di awal, kini pengelolaan dana desa semakin transparan dan akuntabel berkat pengawasan yang meningkat.
“Kita pernah alami masa di mana kepala desa masih belum paham cara kelola dana desa. Tapi sekarang jauh lebih baik. KopDes Merah Putih ini akan jadi motor ekonomi desa,” ujarnya.
Budi menegaskan, bila pun terjadi permasalahan dalam pelaksanaan program ini, hal tersebut bukan disebabkan oleh kebijakan atau regulasi pemerintah.
“Kalau pun ada masalah, itu bukan TSM (terstruktur, sistematis, masif), tapi pasti oknum. Regulasi kita sudah benar,” tandasnya.
