Merdeka.com - Pemandangan berbeda terlihat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jajaran menteri pemerintahan Joko Widodo ramai ramai mendatangi Kantor Sofyan Djalil tersebut untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan sebagai wajib pajak.

Sofyan Djalil saat menyerahkan SPT sempat menyindir masyarakat Indonesia yang banyak menuntut tapi lupa membereskan kewajiban. Menurutnya, masyarakat cenderung tidak memikirkan pajak dan lebih senang menuntut. Padahal laporan atau membayar pajak hukunya wajib bagi seluruh warga negara.

"Kewajiban warga negara membayar pajak. Di samping hak-hak yang diberikan negara. Selama ini banyak soal hak-hak, tapi jarang soal kewajiban," kata Sofyan di Jakarta, Senin (30/3).

Kesadaran masyarakat secara individu terhadap pajak di Indonesia dinilai masih sangat rendah. Sedangkan bagi perusahaan atau kantor sudah lumayan patuh. "Kalau di Indonesia, tingkat kepatuhan masih sangat rendah. Yang sudah membayar relatif baik adalah korporasi."

Selain Sofyan Djalil, jajaran menteri yang menyerahkan SPT tahunan adalah Menteri Agama Luqman Hakim, Menteri Luar Negeri Retno Marsudii, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani dan Menteri Agraria Ferry Mulsidan Bahdan.

Dalam pelaporan pajak ini, banyak menteri yang melakukan laporan SPT melalui online. Namun ada juga yang memberikan laporan melalui dropbox.