Merdeka.com - Situasi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19, memaksa pemerintah harus cepat tanggap. Baik dalam penanganan sekaligus pemulihannya. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan regulasi yang dapat melindungi pejabat dalam pengambilan keputusan terkait penanganan krisis ini.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengakui masih ada trauma bagi sebagian personil pemerintahan terkait kebijakan terdahulu. Di mana, keputusan yang diambil secara cepat dalam keadaan mendesak, menjadi boomerang di kemudian hari.

"Ada trauma ketika kita harus membuat aturan-aturan yang cepat. Ada trauma di kalangan beberapa pejabat. Ini peraturan cepat, kalau sekarang masuk akal, nanti kalau sudah situasinya normal dipersoalkan lagi seperti yang sudah-sudah," kata Menko Mahfud dalam diskusi virtual, Sabtu (25/7).

Maka dari itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Kasus Century Tinggalkan Trauma

Permasalahan masa lalu yang dicontohkan Menko Mahfud yakni terkait Century. Di mana saat kasusnya mencuat, segera dibuat kebijakan serta merta, dan menurut Menko Mahfud, semua pihak sepakat atas keputusan yang diambil waktu itu.

Namun seiring situasi yang membaik, muncul persoalan baru imbas keputusan sebelumnya. "Trauma seperti itu sekarang masih ada," kata dia.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6