Menko Luhut Soal Omnibus Law: Tidak Ada Pemerintah Buat Aturan Membunuh Rakyatnya

Sabtu, 25 Juli 2020 20:00 Reporter : Dwi Aditya Putra
Menko Luhut Soal Omnibus Law: Tidak Ada Pemerintah Buat Aturan Membunuh Rakyatnya Menko Luhut Binsar Panjaitan. ©2020 Humas Kemenko Kemaritiman

Merdeka.com - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja terus dikebut penyelesaiannya oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pembahasan ini menjadi alot karena banyak anggapan kehadiran Omnibus Law justru membuat sengsara rakyat.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menegaskan bahwa tidak ada pemerintah manapun di dunia membuat aturan yang membunuh rakyatnya. Omnibus Law dibuat supaya ada keseimbangan di dalam masyarakat.

"Keseimbangan terjadi apa karena orang mau datang berinvestasi karena lihat Indonesia itu tempat yang baik yang ramah untuk orang investasi sehingga ada lapangan kerja ada kemajuan kehidupan dan seterusnya," kata dia dalam webinar, di Jakarta, Sabtu (25/7).

Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu meminta agar publik tidak hanya melihat dari satu sudut panjang saja. Bahkan dirinya juga merasa sedih melihat banyaknya ekonom di Tanah Air yang beranggapan bahwa kehadiran Omnibus Law seakan-akan mencederai rakyat.

"Saya sedih karena banyak doktor ekonomi kita entah apalah itu memberikan pandangan yang keliru pada rakyatnya. Itu keliru sekali itu tidak boleh. Apalagi Pak Jokowi selalu menekankan kepentingan rakyat dan ini saya sedang kerjakan termasuk omnibus law tidak ada di situ yang merugikan rakyat kita amati," kata dia.

Baca Selanjutnya: Pengusaha Harap Pembahasan Omnibus Law...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini