Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, menanggapi pernyataan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto terkait potensi kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia hingga Rp 2.000 triliun. Prabowo mengaku sangat senang lantaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui adanya potensi kehilangan keuangan negara seperti yang selama ini disampaikannya.

Menanggapi hal tersebut, Menko Luhut mengatakan pernyataan tersebut dilontarkan atas basis informasi yang tidak lengkap. Menurutnya, saat ini, APBN Indonesia berada di kisaran Rp 2.400 triliun.

"Dia baca sepotong-sepotong. Masa Rp 2.000 triliun. APBN kita cuma 2.000 triliun sekian. Bocor dari mana? Ya tidak ada APBN dong. Habis dong," jelas dia, di Kantornya, Jakarta, Senin (8/4).

"Itu logikanya kadang-kadang tidak jelas. APBN kita Rp 2.400 triliun. Habis dong. Kita bangkrut negara ini," lanjutnya.

Dia menambahkan bahwa pernyataan tersebut sudah dibantah oleh Komisi Antirasuah tersebut. "Kan sudah dibantah KPK," ujar Menko Luhut.

Sebagai informasi, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang pun telah menyebut bahwa Prabowo Subianto salah tangkap terkait kebocoran APBN sebesar Rp 2.000 triliun.

"Itu kan meng-quote dari Ibu Basaria Pandjaitan. Sebenarnya statement itu lebih banyak datang dari saya. Saya mengatakan Indonesia ini bisa mengumpul sampai Rp 4.000 triliun, APBN kita sekarang kan Rp 2.400 triliun, kami berdiskusi di banyak tempat, kita bisa mengejar Rp 4.000 triliun," tutur Saut.

Menurut Saut, pemerintah bisa mendapatkan APBN hingga Rp 4.000 triliun jika upaya penarikan terus dimaksimalkan. Masih ada sekitar Rp 2.000 triliun yang dapat dijangkau dan kemudian bisa dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Beberapa orang bisa mengejar, jadi kekurangan sekitar Rp 2.000 triliun. Jadi itu bukan kebocoran, potensi. Kita diskusi di banyak tempat, itu bukan soal kebocoran yang disampaikan oleh ibu itu, kita itu sebenarnya punya potensi banyak lagi karena bisa bayangkan, kalau APBN kita sampai Rp 4.000 triliun," jelas dia.