Merdeka.com - Sejumlah pengusaha Tanah Air mengeluhkan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Salah satunya Permen No.56/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Kemudian, Permen No.57/2014 tentang larangan alih muatan (transhipment) di tengah laut untuk produk perikanan tangkap.

Pengusaha berpendapat, aturan Menteri Susi membuat investor malas masuk ke Indonesia. Kebijakan ini kemudian berdampak pada melemahnya sektor perikanan Tanah Air.

Menanggapi ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan akan segera menemui Susi. "Jadi kita lihat minggu depan saya akan bicara dengan Ibu Susi meminta pendapat dengannya," kata Luhut di Jakarta, Selasa (20/9).

Luhut mengakui, akan mengkaji terlebih dahulu apakah memang ada yang perlu dikoreksi. "Saya tidak mau bersilang pendapat dengan Ibu Susi. Sekarang kita cari solusi terbaik," ungkap Luhut.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto meminta Menko Luhut untuk menghapus beberapa aturan yang telah dibuat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

"Untuk kebaikan sih, mestinya diubah, PP diubah, malah ada yang minta dicabut. Misalnya Permen Nomor 56 dan Nomor 57 Tahun 2014. Spiritnya Menko Maritim mau membenahi dan cari titik temu. Nasionalisme juga kita angkat, kalau kita bisa investasi kenapa enggak kita, ini kan permodalan kita. OJK dan perbankan harus turun." ujar Yugi di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Senin (19/9).

Menurut Yugi, saat ini banyak aturan dari Susi Pudjiastuti yang menghambat masuknya investasi ke dalam negeri. Contoh lainnya yaitu mengenai bobot kapal yang harus berada di atas 150 GT.

Akibat persoalan ini, industri perikanan mengalami kekurangan pasokan kerena perusahaan tidak mendapatkan kepastian kapal mana yang mau mengangkut.